Pembangunan Infrastruktur NTT 2019 Gunakan Pola Pendekatan Prioritas Kepulauan, Ini Tujuannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kanis Jehola

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT saat ini berupaya memacu pembangunan infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan, dengan pola pendekatan pembangunan prioritas kepulauan untuk mendukung sentra-sentra pariwisata dan sentra-sentra produksi.

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT menjelaskan, untuk Pulau Flores difokuskan di Kabupaten Manggarai Timur (Jalan Provinsi, Ruas Belaing-Mukun-Mbazang sepanjang HRS 17.5 Km dan GO 5 Km) dan Kabupaten Ngada (Jalan Provinsi, Ruas Waiklambu-Riung-Mboras sepanjang 7.5 Km).

• Penerimaan Sewa Laboratorium di Dinas PUPR NTT Lampaui Target

Di Pulau Timor difokuskan di Kabupaten Kupang (Jalan Kabupaten, Ruas Bokong-Lelogama sepanjang 40 Km). Sedangkan di Pulau Sumba difokuskan di Kabupaten Sumba Timur (Jalan Provinsi, Ruas Nggongi-Wahang-Malahar sepanjang 20 Km).

Disamping pola pendekatan pembangunan prioritas kepulauan, jelas Andre, pola pendekatan pembangunan prioritas kabupaten untuk mendukung sentra-sentra pariwisata dan sentra-sentra produksi dengan memperhatikan asas pemerataan, maka kegiatan pembangunan jalan kewenangan provinsi secara merata di seluruh kabupaten/ kota masing-masing kurang lebih 1,5 -2 Km tetap dilakukan.

• Strategi Jitu Dibalik Kelancaran Kegiatan Proyek Dinas PUPR NTT

Di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, pemerintah akan berupaya memenuhi ketersediaan air irigasi dengan membangun 42 DI kewenangan provinsi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku, pemerintah provinsi akan membangun 4000 embung dengan asumsi setiap desa di NTT bisa lebih dari 1 buah embung.

• Andre W Koreh, ASN Berprestasi dan Inovatif

Sementara ini terus mendorong agar rencana pemerintah menyelesaikan pembangunan empat bendungan lagi dari enam bendungan yang telah ditetapkan dalam Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan membantu menyelesaikan masalah sosial di lapangan terutama masalah lahan. (*)