Berita Kota Kupang
Hari Bakti PU - Tuntaskan Infrastruktur di NTT Dengan Cara Jual Jalan
Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam menuntaskan infrastruktur jalan di NTT dengasn cara 'menjual ' jalan'
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam menuntaskan infrastruktur jalan di NTT dengasn cara 'menjual ' jalan kepada pihak ketiga atau perusahaan.
Perusahan yang dipilih tentu perusahan yang bonafit dan bertanggungjawab serta profesional.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pada acara Sarasehan dalam rangka memperingati Hari Bakti ke -47 PU tingkat Provinsi NTT di Grand Mutiara, Jalan Pasir Panjang Kota Kupang, Kamis (29/11/2018).
Acara ini juga dipadukan dengn Hari BPJS ke-41 Tingkat NTT.
Sarasehan dengan tema Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera dipandu oleh Kadis PUPR NTT, Ir. Ande W Koreh, MT. Sementaa narasumber, selain Wagub NTT, yakni Bupati Belu, Wily Lay, Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa, Kepala Jamkrida NTT, Frengky Amalo, Ketua LPJK NTT, Paulus Tanggela, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kupang, Rita Damayati. Sedangkan panelis, Piet Djami Rebo, Rani Hendrikus, Fien Agoha Umpenawany, Dion DB Putra, Didi Kresnadi , Andi Hidayat Rizal dan Don Gaspar.
Menurut Josef, selama ini pembangunan jalan didanai oleh APBN dan APBD. Namun, ada juga terobosan lain seperti Pembiyaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) .
• Gubernur NTT Viktor Percaya, Kapal Wisata ASDP Tidak Mengganggu Pasar Kapal Wisata Warga
• Mayangsari Reaksi Pakai Emoji Setelah Pamer Foto dengan Bambang Trihatmodjo
"Salah satu yang bisa kami tempuh, yakni melalui jual jalan ke perusahaan atau disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," kata Josef.
Dikatakan, dengan KPBU itu, pemerintah akan memiinta badan usaha untuk mengerjakan dahulu, kemudian baru dicicil. Bahkan dengan KPBU ini dilakukan melalui investasi dan cicilan.
"Bisa dengan dua cara untuk cicil, yakni cicil dari APBD kita dalam jangka waktu tertentu. Atau pilihan lainnya dengan jual jalan, jalan ini menjadi aset perusahaan, atau kita menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusustan jalan dan bukan dari APBD," katanya.
Dikatakan, aset itu setiap tahun ada penyusutan dan pemerintah menyicil dari penyusutannya itu dan bukan dari APBD.
"Karena itu, tentu saja perusahaan yang diajak adalah yang bonafit dan yang mau membantu. Tentu ini dibutuhkan kemampuan lobi yang tinggi dan strategi yang cermat. Dan kami sedang memikirkan peluang ini," katanya.
Josef yang ditemui Pos Kupang usai sarasehan, mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dari Depatermen Keuangan RI dan mereka bisa memberi pinjaman uang tetapi pinjaman itu harus dicicil pemerintah.
"Jalan yang dikerjakan ini sekaligus selesai dan cicilan dilakukan sampai pinjaman itu selsai.Tapi kami masih melakukan kajian-kajian karena jangan sampai lima tahun mendatang orang yang ganti kami itu dia mau cicil terus," katanya.
Karena itu, pihaknya masih mengkaji agar cicilannya hanya lima tahun, namun, karena investasi, maka akan berjalan terus. "Beberapa infrastruktur yang bisa dibangun seperti jalan, bendungan, rumah sakit. Pak Presiden sudah lakukan itu di Papu dan kita lihat saja jalan di sana sudah bagus," ujarnya.
Ditanyai kapan mulai dilakukan program itu, ia mengakui, semua program itu tentu akan dilakukan di tahun 2019 mendatang.
