Kabupaten Nagekeo

Warga Renduwawo Datangi DPRD Nagekeo! Ini Aspirasi yang Disampaikan

Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi dan sekaligus keberatan dengan proses Pilkades di Desa Renduwawo.

Warga Renduwawo Datangi DPRD Nagekeo! Ini Aspirasi yang Disampaikan
POS KUPANG.COM/GORDI DONAFAN
Suasana saat warga Renduwawo beraudiens dengan DPRD Nagekeo di Aula DPRD Nagekeo, Kamis (29/11/2018). 

Kedua kami tim kerja dari calon nomor kami juga kecewa saat masa tenang, besoknya mau pemilihaan salah satu calon malam itu mereka undangan untuk kampnye.

Yang dikordinasikan oleh seorang PNS. Ketiga seorang PNS terlibat jadi saksi. Apakah ini tidak melanggar aturan? Mungkin itu pengaduan kami masyarakat Renduwawo," ujar Simon.

Wakil Ketua I DPRD Nagekeo, Kris Dua Wea dalam sapaan pembukanya menyampaikan, selamat datang di lembaga DPRD Nagekeo. Ia mengatakan terkait warga yang datang untuk menyampaikan aspirasi patut diberi apresiasi.

Dirinya mengapresiasi atas kedatang belasan warga Renduwawo ke DPRD Nagekeo untuk menyampaikan langsung apa yang menjadi persoalan.

Sehingga lembaga DPRD bisa mengundang pemerintah untuk membahas bersama persoalan ini. Memang regulasinya ada terkait Pilkades ada Peraturan Menteri dan juga Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2018.

Namun ada hal yang teknis yang memang perlu diambil kebijakan terkait persoalan. Ini sebagai masukan bagi Pemda dan DPRD Nagekeo bagaimana melihat persoalan ini pembelajaran yang nanti akan diperbaiki pada level kebijakan.

"Misalkan dalam aturan dilarang panitia menjadi anggota tim kerja salah satu calon, namun dalam aturan tersebut tidak menerangkan bahwa dilarang rumah seorang panitia untul dijadikan sebagai tempat kampanye. Ini yang memang menjadi persoalan.

Ini masukan bagi kami. Memang harus menggunakan regulasi. Tidak memakai asumsi-asumsi. Rujukan kita adalah Perbub nomor 66 tahun 2018," ujar Kris Dua.

Kris Dua juga mengatakan terkait keterlibatan ASN itu nanti akan berkoordinasikan dengan BK-Diklat Nagekeo untuk melacak apakah benar atau tidak. Jika memang benar akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita akan panggil BK-Diklat untuk minta data. Apakah benar ASN dari Setda Nagekeo. Itu kita akan komunikasikan," ujar Kris.

Pantauan POS KUPANG.COM, audiens yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu berjalan aman dan lancar.

Hampir semua anggota DPRD tampak mengemukan pendapat saat itu menanggapi persoalan yang ada. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved