BERITA POPULER: Seleksi SKB di Kemenkumham, Veronica Tan Nonton Film Ahok & Guru Honorer Didenda

Sebelum film tersebut dirilis, Sean juga aktif mempromosikan buku karangan Rudi Valinka tersebut.

Di sisi lain, mantan istri Ahok, Veronica Tan, tampak tak banyak ikut mempromosikan film tersebut.

Begitu pula dengan putri mereka, Nathania Purnama yang tak mengunggah apapun tentang film sang ayah ke akun media sosialnya.

Tapi, Nia sempat membagikan potret kebersamaannya dengan sang ibu.

Meski tak dipublikasikan, Vero dan putrinya diam-diam ternyata sudah menyaksikan film A Man Called Ahok.

Hal tersebut diketahui dari unggahan akun @wandaponika.

Dirinya mengunggah foto bersama Vero dan Nia ketika menyaksikan film tersebut di Plaza Indonesia XXI-Bourne Legacy, Jakarta.

"Semalem nonton lagi untuk ke 3 kali nya, @amancalledahok, bersama beberapa yeman dan membawa anak2 kami.
.
Sebuah film sarat makna yang bisa menjadi contoh .
.
Contoh keikhlasan menolong sesama tanpa pandang suku, agama dan ras. 
Keikhlasan menolong walau dalam kesulitan sekalipun. .
Bagaimana mendidik anak bukan semata dengan kata, tapi dengan contoh.
.
Buat yang mau nonton, bawa keluarga yah...
Semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua.
.
@wandaponika," tulis Wanda.

Vero hadir dengan dandanan kasual mengenakan kaus hitam dan syal pink.

Begitu pula dengan Nia yang juga memakai kaus hitam dengan wajah polos tanpa makeup.

Unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar netizen yang fokus pada penampilan Vero.

@epy_169: "Ibu vero seems so happy *emoji hati."

@yentikhomala: "Bu vero.....cantik....."

Tak sedikit dari mereka yang justru mengungkapkan rasa rindunya pada mantan istri Ahok tersebut.

@chaaty_paerel: "Ohhhh akhirnya bisa lihat ibu Vero . Rindu ibu."

@brayn_9: "Hallo BU VERO... I MISS YOU BU."

@cherry_clarence: "Ibu vero.....kangen euyyy sm beliau."

Vero resmi bercerai dari Basuki Tjahaja Purnama 4 April 2018 lalu.

Ahok yang kini masih menjalani masa tahanan adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai tersebut. 

3. Guru Honorer Ini Didenda Rp 500 Juta, Berikut 6 Fakta Kasus Baiq Nuril yang Terjerat UU ITE

Kasus Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer yang terancam kembali dipenjara dan terkena denda Rp 500 juta akibat kasus ITE yang menjeratnya mengundang simpati banyak pihak.

Nuril diputus bersalah setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan kasasi penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram.

MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Atas putusan tersebut, Nuril yang telah bebas terancam kembali dipenjara dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Prihatin dengan kasus yang dialami Nuril, PAKU ITE bersama SAFEnet mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama membantu Nuril membayar denda.

"Jangan biarkan Bu Nuril dan keluarganya sendirian menanggung denda Rp 500 juta, jumlah yang tak kecil baginya," terang Anindya Shabrina, korban UU ITE sekaligus Sekretaris PAKU ITE dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Menurut Anindya, Nuril adalah korban pelecehan seksual dari atasannya. Tetapi Nuril justru diputus bersalah dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

"Mari menggalang solidaritas keadilan dengan berdonasi untuk membantu membayar denda tersebut," terang Anindya.

Anindya menyebutkan, bantuan donasi dapat disalurkan melalui http://kitabisa.com/saveibunuril #SaveIbuNuril

6 Fakta Kasus Baiq Nuril 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril dengan 6 bulan kurungan dan denda Rp 500 juta pada Senin (12/11/2018) kemarin.

Kabar tersebut pun membuat Baiq Nuril, yang sebelumnya divonis bebas dan tak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram, terancam masuk bui. Vonis MA tersebut menuai protes dari sejumlah pihak.

Saat ini, Baiq Nuril pun hanya bisa pasrah dan berharap keadilan akan ditegakkan melalui jalur peninjauan kembali (PK). Seperti diketahui, Nuril terjerat kasus dugaan penyebaran percakapan asusila Kepala Sekolah SMU 7 Mataram, Muslim.

Inilah fakta penting dalam kasus UU ITE yang menjerat Baiq Nuril.

1). Nuril divonis bebas oleh PN Mataram tahun 2017

Baiq Nuril Maknun (36) adalah mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram, NTB.

Sejatinya, ibu tiga anak itu telah divonis bebas oleh hakim saat sidang di Pengadilan Negeri Mataram dalam kasus dugaan penyebaran rekaman telepon asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram.

“Nuril diputuskan oleh PN Mataram tidak bersalah, tidak menyebarkan rekaman percakapan asusila sang kepala sekolah, Nuril adalah korban,” ujar Joko Jumadi, kuasa hukum Nuril, Senin (12/11/2018).

Namun, saat itu jaksa mengajukan banding ke MA. Nuril didakwa melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2). MA menjatuhkan vonis bersalah kepada Nuril

Putusan kasasi MA nomor 574K/PID.SUS/2018, tanggal 26 September 2018 menyatakan, mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya yang memvonis bebas Nuril.

Dalam putusan kasasi tersebut, Nuril dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan terancam pidana penjara enam bulan kurungan serta denda Rp 500 juta.

Dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Salah satu tim kuasa hukum Nuril, Yan Manggandar Putra, pun menyesalkan putusan MA tersebut.

"Dengan putusan ini, Nuril mau tidak mau harus masuk lagi ke penjara," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/11/2018).

Yan mengatakan, ia bersama tim kuasa hukum Nuril akan mempelajari lebih lanjut putusan kasasi tersebut dan berencana mengajukan peninjauan kembali (PK).

3). Nuril memohon keadilan kepada Presiden Joko Widodo

Pada Jumat sore (9/11/2018), Nuril menerima kabar dirinya dinyatakan bersalah oleh MA.

Hatinya hancur saat terancam terpisah tiga orang buah hatinya. Dia sangat tidak percaya akan keputusan Mahkamah Agung yang justru menyatakannya bersalah.

Dirinya pun hanya bisa berharap keadilan sejati akan ditegakkan.

"Seandainya keputusan MA itu yang paling tinggi, apa keputusan itu tidak bisa dibatalkan oleh keputusan yang lebih tinggi dari seorang seperti Presiden, saya cuma minta keadilan,” lanjutnya sembari makin terisak.

Nuril pun mengutarakan harapan hatinya kepada Presiden Jokowi.

“Untuk Pak Presiden, saya cuma minta keadilan, karena saya di sini cuma korban. Apa saya salah kalau saya mencoba membela diri saya dengan cara-cara saya sendiri? Saya minta keadilan,” kata Nuril sambil terisak, Senin (12/11/2018).

4). Kata Kejaksaan Negeri Mataram tentang kasasi dan PK

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari Mataram) Ketut Sumadana, Senin (12/11/2018), mengatakan, kasasi yang diajukan Kejaksaan, terutama jaksa penuntut umum (JPU), sudah sesuai protap atau SOP yang berlaku di Kejaksaan.

“Setiap perkara yang dinyatakan bebas wajib hukumnya untuk upaya hukum. Bahkan untuk putusan kurang dari sepertiga saja wajib untuk menyatakan upaya hukum,” kata Sumadana.

Terkait eksekusi dari keputusan MA bisa dibatalkan oleh PN Mataram, Sumadana mengatakan, hal itu sulit untuk diubah.

“Kalau sudah putusan MA, apalagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sulit untuk diubah, kecuali dibatalkan oleh MA melalui putusan PK,” jelasnya.

5). Kuasa hukum menduga hakim tak mengerti duduk perkara kasus Nuril

Salah satu kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi, mengatakan, jika pun ada PK, itu tak akan menghentikan ekskusi.

"Karena itu, baiknya kita sebagai kuasa hukum mengupayakan agar kejaksaan bersedia menunda eksekusi terhadap Nuril," ujarnya.

Joko juga menyayangkan bahwa sampai hari ini salinan keputusan MA belum diterima oleh kuasa hukum.

“Yang dikirimkan MA baru petikan putusan MA. Karena salinan putusan MA belum dikirim, kami kesulitan akan mengajukan PK. Memori PK tidak bisa kami siapkan dan kirim karena salinan putusan yang berisi alasan MA membuat keputusan Nuril bersalah belum kami terima,” jelasnya.

Joko curiga bahwa hakim yang menangani kasus Nuril, salah satunya adalah Ketua Majelis Hakim MA Sri Nurwahyuni, tidak memahami kasus Nuril secara mendetail.

“Saya curiga jangan-jangan dia tidak memahami kasus ini sehingga serampangan dan gegabah memutuskan kasus ini. Kemungkinan dianggap kasus ini kasus kecil, sepele, dan tidak menjadi perhatian publik,” kata Joko.

6). Nuril divonis bersalah, Muslim dapat promosi jabatan

Menurut Joko Jumadi, Nuril adalah korban yang diperlakukan secara tidak adil.  Saat dirinya berjuang untuk menegakkan keadilan atas perbuatan yang tidak dilakukannya, Muslim, Kepala Sekolah SMA 7, justru dipromosikan menjadi Kepala Bidang di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram.

“Nuril diputuskan oleh PN Mataram tidak bersalah, tidak menyebarkan rekaman percakapan asusila sang kepala sekolah, Nuril adalah korban,” tegas Joko.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram tidak memberi sanksi apa pun kepada Muslim.

(*)