Soal CPNS, Pemprov NTT Tunggu Keputusan Menpan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, Pemprov NTT tetap menunggu adanya keputusan dari Menpan RB terkait kondisi hasil seleksi CPNS.

Viktor menyampaikan hal ini, Rabu (14/11/2018). Menurut Viktor, terkait standar passing grade, Menpan sudah berencana untuk menurunkan dengan melihat nilai tertinggi.

"Menpan sudah melakukan perubahan standar itu. Kita lihat saja nanti keputusan terakhirnya seperti apa," kata Viktor.

Baca: Plt Sekwan TTU Janji Akan Perbaiki Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Dia menjelaskan, apabila menggunakan standar passing grade yang ada sekarang, maka tidak mungkin.

"Jadi tentu akan ada kebijakan pemerintah. Kalau paling bagus sekarang waktunya dilakukan, maka paling baik," katanya.

Baca: Harga Beras Lokal Bertahan, Ini Penjelasan Pedagang Pasar Kasih Naikoten Kupang

Dikatakan, pemerintah pusat kemungkinan akan menetapkan standar lagi dan angkanya berapa yang diikutkan maka itu yang diambil.

"Tapi tentu harus ada keputusan dan kita tunggu. Apa yang disampaikan pemerintah pusat itu baru saran saja, namun kita akan ikut," ujarnya.

Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno mengatakan, memang jika menggunakan passing grade maka itu menjadi persoalan selama ini.

"Tapi kalau Menpan dan Wapres mengatakan akan melihat nilai tertinggi dan perangkingan, maka itu bisa menjadi harapan kita di NTT," kata Anwar.

Dikatakan, pemerintah dan DPRD NTT tentu akan mendukung kebijakan Menpan RB, apalagi jika dipertegas oleh Wapres, maka perlu diapresiasi. Pasalnya, kondisi tersebut bukan hanya di NTT.

"Formasi ini dibutuhkan, sementara kalau menggunakan standar passing grade maka bagaimana nasib CPNS kita. Sedangkan formasinya dibutuhkan," kata Anwar.

Dia berharap ada kebijakan pemerintah pusat dengan kenyataan bahwa mayoritas yang mengikuti seleksi CPNS ini memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Karena itu, kita minta bahwa sesuai usulan Pemprov ke Menpan RB agar dilakukan perangkingan," ujarnya.

Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing secara terpisah mengatakan, Pemprov NTT sebelumnya telah menyurati Menpan RB pada 8 November 2018 lalu.