Berita Kabupaten TTU

Nasib 1.187 Tenaga Kontrak Tak Akomodir RAPBD 2019! Kadis PPO TTU Tanggapi Pertanyaan DPRD

tidak ddiusulkan anggaran bagi 1.187 teko yang nasibnya terkatung-katung dalam RAPBD TTU tahun 2019, karena pada saat penetapan untuk

Nasib 1.187 Tenaga Kontrak Tak Akomodir RAPBD 2019! Kadis PPO TTU Tanggapi Pertanyaan DPRD
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kepala Dinas PKO TTU, Drs. Emanuel Anunu 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Emanuel Anunu menanggapi pertanyaan anggota DPRD TTU mengenai nasib sekitar 1.187 tenaga kontrak (teko) guru yang tidak diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten TTU Tahun 2019.

Menurut Emanuel, tidak ddiusulkan anggaran bagi 1.187 teko yang nasibnya terkatung-katung itu dalam RAPBD Kabupaten TTU tahun 2019, karena pada saat penetapan untuk diperjuangkan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Baca: Lapas Ende Tampung 24 Napi Koruptor

"Sebanyak 1.187 teko ini tidak diakomodir dalam RAPBD TTU Tahun 2019, karena pada saat penetapan untuk diperjuangkan, KUA PPAS nya sudah ditetapkan," ungkapnya.

Emanuel menjelaskan, sebenarnya pemerintah dan DPRD Kabupaten TTU masih memiliki ruang yang sangat luas untuk memperjuangkan nasib bagi 1.187 teko guru tersebut. Ruang yang dapat dipakai melalui sidang pembahasan APBD Perubahan Tahun 2019 nanti.

"Sebenarnya bisa, lewat Bapeklitbang bisa dibawa saja ke perubahan anggaran untuk diperjuangkan dan juga bawa ke sidang tiga. Jadi bukan pemerintah sengaja tidak mengusulkan 1.187 teko guru dalam RAPBD tahun 2019," ujarnya.

Emanuel menambahkan, pemerintah tidak mengusulkan nasib bagi 1.187 teko dalam KUA PPAS, karena pada saat itu, pemerintah masih melakukan analisis perhitungan kebutuhan tenaga kontrak guru yang ada di Kabupaten TTU.

"Jadi setelah selesai melakukan analisis perhitungan kebutuhan, sidang dewan sudah menetapkan KUA PPASnya karena KUA PPAS ditetapkan setahun yang lalu. Karena untuk masuk dalam RAPBD harus lewat dokumen KUA PPAS. Bila tidak ada dalam dokumen KUA PPAS maka bisa lewat sidang seperti ini," ujarnya. (*).

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved