Fraksi PAN Minta Pemprov Perhatikan Warga RI Kelahiran Timor Leste

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Fraksi PAN DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar memperhatikan keberadaan masyarakat RI kelahiran Timor Timur saat ini Timor Leste di Provinsi NTT.

Permintaan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD NTT, Angelino B Da Costa, S.H,M.Hum, Senin (29/10/2018).

Baca: Pesawat Lion Air JT 610 Terjatuh di Perairan Tanjung Karawang, Ini Penjelasan Basarnas Pangkalpinang

Menurut Angelino, sejak eksodus masyarakat Indonesia kelahiran Timor Leste sejak tahun 1999, pasca jajak pendapat, terutama mereka yang mendiami tanah pemerintah di Noelbaki, Kabupaten Kupang, Sukabitetek, Haliwen, Naikasa, Kabupaten Belu, Tubaki, Kabupaten Malaka dan di sejumlah daerah lainnya.

"Warga di sejumlah lokasi ini, sampai sekarang belum dapat hak-hak, terutama hak kepemilikan lahan dalam hal ini sertifikat kepemilikan tanah. Kondisi itu menyebabkan masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan-bantuan perumaham maupun bantuan sosial lainnya," kata Angelino.

Akibat kondisi itu, lanjut Angelino, Fraksi PAN DPRD NTT meminta Pemprov NTT maupun Pemerintah Kabupaten Kupang dan Belu serta Malaka agar menghibahkan tanah milik pemerintah kepada kelompok masyarakat itu.

"Paling tidak Pemprov NTT berkoordinasi dengan Pemkab Kupang, Belu dab Malaka agar bisa merelokasi masyarakat tersebut melalui pembebasan lahan yang layak untuk pemukiman dan lain-lain," katanya.

Upaya itu, tentu menggunakan APBD kabupaten masing-masing, sedangkan APBD NTT bisa dialokasikan untuk desain penataan sarana prasarana pembangunan serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk alokasi dan pembangunan perumaham dan sebagainya.

"Saat ini ada sebagian masyarakat sudah membeli tanah sendiri dengan uang mereka. Karena itu, kami minta pemerintah bisa memberi perhatian dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan perumahan layak huni sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghargai perjuangan mereka," ujarnya.

Dia juga mengharapkan, pemerintah bisa bekerja sama dengan Organisasi Uni Timor Aswain (UNTAS) NTT untuk memperoleh data-data yang valid tentang keberadaan warga dimaksud.

"Ini penting dilakukan agar menghindari konflik sosial yang acap kali terjadi, bahkan sempat menelan korban nyawa dan harta. Kami harapkan pemerintah NTT berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah -langkah konstruktir guna menyelesaikan bebas penderitaan fisik dari masyarakat ini," ujarnya. (*)