Sudah 100 Kepala Daerah Terjaring OTT, Ternyata KPK Punya ini di Daerah. Sumarsono Geleng-geleng

Sudah 100 Kepala Daerah Terjaring OTT, Ternyata KPK Punya ini di Daerah. Sumarsono Geleng-geleng

POS-KUPANG.COM - Satu per satu kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Jumlahnya terus bertambah hingga kini mencapai 100 orang.

Hal itu membuat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono geleng-geleng kepala.

Sumarsono menyebut pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK difokuskan di daerah, baik itu provinsi, kabupaten dan kota.

Baca: Polres Sikka Ciduk YA, Komplotan Penikam Tukang Ojek

Baca: Hal Inilah Yang Menyebabkan Istri Dan Dua Anak FX Ong Tak Melawan Saat Ditembak

Baca: Maia Estianty Urus Berkas Menikah di Tokyo, Calon Suami Berdarah Arab?

"Pegawai KPK itu ada berapa? 1.000-an, termasuk birokrat di kabupaten dan kota. Mereka yang dikecewakan kepala daerah ini, bisa saja melapor ke KPK," ujar Sumarsono.

Diketahui, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menjadi kepala daerah terbaru yang kena OTT KPK.

Ia ditangkap KPK dengan kasus jual beli jabatan dengan barang bukti uang suap Rp 100 juta dari bawahannya.

Baca: 6 Zodiak Ini Paling Jahil, Usil Dan Menjengkelkan, Kamu Termasuk?

Baca: Aneka Ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda Cocok Untuk WhatsApp, Instagram, Facebook

Baca: SDI Barang Terbakar, Siswa Kelas 4 dan 5 Tidak KBM

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menyangkal terima uang Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Hal itu disampaikan Sunjaya saat hendak masuk mobil tahanan KPK pada Jumat (26/10/2018) pukul 00.07 WIB.

"Saya disangkakan menerima uang Rp 100 juta itu. Sampai sekarang saya belum pernah terima uang itu," kata Sunjaya.

Sunjaya juga menyangkal memiliki Rp 6,425 miliar di rekening penampungan atas nama orang lain yang ia kuasai.

"Nggak ada itu sih, tidak ada. Hanya satu masalah itu saja," kata Sunjaya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terlebih dahulu menjadi tersangka di KPK.

Neneng diduga menerima suap dari petinggi perusahaan Lippo Group untuk perizinan megaproyek Meikarta.

Baca: DPRD NTT Dukung Instruksi Gubernur Soal Kebersihan

Baca: Enam Pohon Ini Sungguh Cantik, Pilih Salah Satu, Karaktermu Langsung Terungkap

Baca: Pemerintah Sumba Barat: Jadikan sanpah sebagai bahan dasar pembangkit listrik Biomasa.

KPK Telah Memproses 100 Kepala Daerah