Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan! Ini Pilihan Baik

Laporan Reporter POS-KUPANG.C, Oby Lewanmeru

POS -KUPANG.COM/KUPANG - " Pembentukan tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan merupakan pilihan yang baik dari Gubernur NTT guna mengimplementasikan visi dan misi. Tim ini tentu dapat menginstal komitmen politik kepala daerah,".

Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari FISIP Undana, Laurensius Sayrani , Senin (8/10/2018).

Menurut Laurensius, pembentukan tim Gubernur itu menjadi pilihan yang baik dengan membentuk semacam tim eksternal yang bertugas menginstal komitmen politik kepala daerah dalam birokrasi.

Baca: Wow! Posisi Inul dan Dewi Perssik saat Tertidur di Bangku Ruang Tunggu Bandara, Hidup Ini Keras!

"Saya kira ini baik ,karena melalui mekanisme eksternal semacam ini diharapkan gagasan pokok gubernur tidak terdistorsi dalam mekanisme birokrasi," kata Laurensius.

Dijelaskan, birokrasi pada level implementasi memang selalu memiliki karakter fragmentasi antar sektor dan cenderung memiliki semacam sikap bias pada pandangan dan kepentingan sektornya.

"Karena itu, jika situasi ini tidak terkelola akan menjadi penghambat visi dan misi kepala daerah terinstal di secara baik dalam struktur dan mekanisme birokrasi. Kondisi ini mungkin disadari oleh gubernur yang nampak pada tidak langsung menggunakan struktur dan mekanisme birokrasi untuk mulai bekerja dan mengimplementasikan visi dan misinya," jelas Laurensius.

Dikatakan, melalui mekanisme eksternal semacam itu, diharapkan gagasan pokok gubernur tidak terdistorsi dalam mekanisme birokrasi. Oleh karena itu, lanjutnya, posisi tim gubernur ini penting untuk mampu melakukan dua hal utama, yakni pertama, merumuskan semacam principal policy gubernur yang diturunkan dan visi dan misi gubernur.

"Principal policy mencakup pilihan kebijakan strategis yang menjadi patokan bagi semua OPD dalam merumuskan kebijakan aksi mereka masing-masing meliputi pilihan program alokasi anggaran dan strategi sumber daya pada umumnya
Tugas tim ini adalah seharusnya memastikan semua kebijakan aksi OPD mengikuti principal policy ini," ujarnya.

Sedangkan hal berikut atau yang kedua, yakni merumuskan mekanisme policy dan managerial yang jelas tentang kebijakan aksi dijalankan dan pengukuran kinerja yang jelas serta tata struktur dan managemen birokrasinya beroperasi.

"Dengan demikian, hemat saya, tim ini tidak boleh beroperasi pada level operasi praksis birokrasi karena justru dapat menimbulkan fragmentasi baru dalam struktur kerja birokrasi," ujarnya.(*)