NTT Mulai Dilanda Kekeringan! Ini Harapan DPRD NTT Terhadap Pemerintah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- DPRD NTT mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk mengantisipasi bencana kekeringan tahun 2018.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Ismail J.Samau,S.E, M.M ketika ditemui POS-KUPANG.COM, Senin (8/10/2018).

Menurut Ismail, sesuai pendapat fraksi-fraksi di DPRD NTT, hampir semua fraksi telah menyoroti soal kekeringan, agar pemerintah bisa mengantisipasi.

Baca: Bantu Korban Gempa Sulteng! FLPP Kirim Dua Ton Pakaian ke Palu dan Uang Rp 41 Juta

"Jangan sampai sudah terjadi bencana baru dilakukan penanganan. Jadi untuk bencana ini kita harus antisipasi," kata Ismail.

Dia menjelaskan, Komisi V yang bermitra dengan Dinas Sosial NTT, sudah meminta agar ada upaya antisipasi, minimal ada stok pangan sehingga ketika ada bencana kekeringan yang berdampak pada rawan pangan, maka bisa diatasi.

"Paling tidak ada ketersediaan stok pangan yang cukup, manakali ada ketiadaan atau kekurangan pangan di masyarakat. Kondisi ini perlu diintervensi oleh pemerintah," katanya.

Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus H. Takandewa mengatakan, Pemprov NTT perlu melakukan pemantauan pergerakan kondisi kekeringan di seluruh wilayah NTT. Upaya ini dilakukan agar bisa menentukan bentuk intervensi‎.

Menurut Yunus, dengan musim kemarau yang mulai dirasakan dampaknya saat ini, maka pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap pergerakan ‎stadium kekeringan di seluruh wilayah NTT. "Sebagai DPRD, kita harapkan pemerintah bisa melakukan pemantauan terhadap pergerakan dari kondisi kekeringan di NTT," kata Yunus.

Dia menjelaskan, selain memantau, pemerintah juga perlu menerapkan skema penanganan kekeringan agar daerah rawan bisa segera teratasi.

"Bahaya kekeringan yang terjadi selama ini, tentu menjadi fokus di puncak musim kemarau. Karena itu, pergerakannya harus dipantau agar tidak memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat," jelasnya.

Dikatakan, jika memasuki musim kemarau, maka yang paling banyak mengalami dampak, adalah petani. "Kita berharap pemerintah proaktif dan mengambil langkah antisipatif di semua sentra produksi ternak yang bisa saja mengalami kekeringan yang berkepanjangan," ujarnya.‎ (*)