Pemerintah NTT Harus Segera Atasi Masalah Perekrutan Calon TKI Ilegal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan segera mengatasi maraknya perekrutan calon TKI ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Volkes Nanis, Satgaspam kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (6/10/2018).

Menurut Volkes perekrutan TKI Ilegal bak jamur di musim hujan. Setiap hari selalu ada TKI yang dicekal di Bandara dan jumlahnya terus bertambah.

"Ini persoalan serius yang harus secepatnya ditangani oleh pemerintah NTT. Tidak bisa didiamkan begitu saja," ungkapnya.

Baca: Desa Bloro Terbaik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Baca: Umat Paroki Mautapaga Serbu Pasar Murah

Baca: Pileg 2019 - Golkar Kabupaten Kupang Satukan Tekad Menangkan Melki Laka Lena

Ia menjelaskan, dalam sebulan terakhir ini saja, jumlah TKI yang diamankan mencapai 536 orang.

Ia juga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pengawasan terhadap PT-PT perekrut TKI agar tidak seenaknya merekrut para calon TKI.

"Yang jelas ada PT atau perorangan yang melakukan perekrutan secara non prosedural. Nah ini harus diawasi tidak boleh dibiarkan," ungkapnya.

Volkes menambahkan, penanganan para calon TKI juga sangat minim. Para calon TKI usai dicekal dimintai keterangan dan diberi pembinaan, hari itu juga dipulangkan. "Nah bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan ini kalau penangannya hanya seperti itu saja" tegasnya.

Selain itu Volkes mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan Satgaspam dan Satgasnaker di Bandara El Tari Kupang.

Ia menjelaskan, Pos Satgasnaker, tempat calon TKI diamankan untuk dimintai keterangan, kondisinya kurang layak.

Pos tersebut kata Volkes dibangun dari tripleks, luas ruangannya hanya sekitar 3x3 meter saja, hanya ada 4 kursi dan satu meja.

"Begitulah kondisinya, tentu kita kewalahan, apalagi dengan jumlah calon TKI ilegal yang terus meningkat hari demi hari," ungkap Volkes.

Selain itu, kata dia, fasilitas pendukung lain seperti air minum sangat terbatas. mereka harus mengeluarkan uang pribadi untuk membelinya.

Soal lain yang dihadapi oleh pihaknya dan Satgasnaker adalah saat menginterogasi calon TKI. Volkes menceritakan banyak TKI yang kurang lancar berbahasa Indonesia dan bahkan ada yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.

Ia sangat berharap pemerintah bisa memperhatikan kewalahan yang dihadapi oleh Satgaspam dan Satgasnaker.

"Yah kami hanya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan keberadaan dan tugas kami disini, supaya kami lebih nyaman dan semangat menjalankan tugas kami," ungkapnya.(*)