DP3A Provinsi NTT Gelar Pelatihan Sistem Perlindungan Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT menggelar kegiatan pelatihan sistem perlindungan anak (SPA).

Pelatihan ini dimulai sejak 27 hingga 30 September bertempat di Meeting Room T-More Hotel.

Diikuti sejumlah tokoh dari unsur dinas sosial, kemenkumham, kesehatan DP3A dari 5 kabupaten di NTT, antara lain, Ende, Sumba Tengah, TTS, Alor dan Manggarai Barat.

Kepala DP3A provinsi NTT, Dra. Bernadeta M. Usboko, Msi, dalam sambutannya, pada Kamis (27/9/2018) menegaskan, upaya perlindungan anak bukan sekedar retorika merawat dan membesarkan buah hati.

Ia mengatakan, perlindungan terhadap anak butuh aksi nyata dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan generasi-generasi NTT yang kuat, kukuh dan bertanggung jawab demi masa depan yang cerah.

"Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis masih banyak terjadi. Kita harus bisa mengatasi masalah ini demi menyelamatkan generasi kita," tegasnya.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan sebuah sistem perlindungan anak demi mendukung tumbuh kembang anak.

Ia mengatakan, beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah, pertama, menguatkan regulasi dan kelembagaan instansi teknis dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kedua, mengumandangkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) no 11/2012 sebagai momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Ketiga, mengimplementasikan peraturan perlindungan anak secara baik dan benar dan memberikan edukasi kepada para pelaksana perlindungan anak.

Keempat, semua pihak, pemerintah maupun masyarakat harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik.

Kelima, sumber daya pelaksana harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan mumpuni.

Keenam, harus ada perbaikan SDM baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan ketujuh, perlindungan anak membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang baik dalam sistem.

Ia menjelaskan, hambatan yang seringkali ditemui dalam upaya perlindungan anak adalah Tradisi, sikap dan praktek-praktek tertentu yang berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang masih menganggap hukuman fisik dan kekerasan terhadap anak sebagai norma.

Selain itu, kata dia, kampanye advokasi perlindungan terhadap anak belum efektif karena hanya difokuskan pada distribusi poster dan bahan-bahan komunikasi lainnya.

Ia sangat berharap adanya kerangka hukum dan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap perlindungan anak.

Bernadeta dalam kesempatan itu, juga memberikan apresiasi yang kepada peserta yang hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Secara khusus, Bernadeta, atas nama pemerintah dan masyarakat NTT mengucapkan terima kasih kepada KKPA RI melalui Usman Basuni, Assisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus yang turut hadir dan menjadi nara sumber.

Saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Usman Basuni mengatakan, dirinya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh DP3A NTT melalui kegiatan pelatihan tersebut.

"Yah saya senang mereka semangat ikut kegiatan ini. Kegiatan ini tentunya penting demi meningkatkan SDM, pengalaman, informasi dan sebagainya,"

Ia sangat berharap DP3A dan siapa saja yang terkait dalam upaya perlindungan anak di NTT terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan sadar dampak kekerasan pada anak sangat berbahaya tidak hanya bagi anak itu sendiri tapi masyarakat pada umumnya.

Tetapi kalau anak kita perhatikan benar tumbuh kembangnya, maka ia akan bertumbuh dan berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bangsa dan negara.(*)