Berita Regional Terkini

Pungli hingga Rp 597 Juta, Pejabat BPN Ini Dihukum 6 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor Semarang, menghukum Windari Rochmawati, terdakwa pungutan liar pada Kantor BPN Kota Semarang dengan pidana penjara 6 tahun.

Pungli hingga Rp 597 Juta, Pejabat BPN Ini Dihukum 6 Tahun Penjara
KOMPAS.com/NAZAR NURDIN
Terdakwa kasus pungutan liar di BPN Kota Semarang divonis 6 tahun dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/9/2018) malam. 

POS-KUPANG.COM | SEMARANG - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, akhirnya menghukum Windari Rochmawati, terdakwa pungutan liar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang dengan pidana penjara 6 tahun.

Windari juga dibebani membayar denda sebesar Rp 200 juta atau setara dengan dua bulan kurungan.

Hakim menyatakan, mantan Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan BPN Kota Semarang itu terbukti melakukan pungutan liar.

Baca: Bawa Ganja, 2 Perempuan Ini Ditangkap Saat Besuk Narapidana

Cara yang dilakukan dengan memaksa para pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang sedang mengurus dokumen di institusinya bekerja untuk memberikan uang di luar biaya resmi yang telah ditentukan.

"Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata hakim Ari Widodo, membacakan amar putusan, Senin (24/9/2018) malam.

Baca: Maruf Amin Siap Bertemu Pendukung Ahok

Hukuman yang dijatuhkan sama dengan permintaan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang.

Dalam vonisnya, hakim Ari Widodo mengatakan, terdakwa bersalah melanggar ketentuan pasal 12 huruf e UU tindak pidana korupsi, junto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terdakwa terbukti melakukan pungutan liar di luar tarif resmi yang telah diberlakukan. Tidak tanggung-tanggung, total uang pungli yang diterima sejak Oktober 2017 sampai Februari 2018 mencapai RP 597 juta.

"Terdakwa terbukti membuat daftar biaya yang harus dibayarkan setelah produk pertanahan berupa pengecekan sertifikat dan balik nama selesai dikerjakan," tambah hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Pertimbangan lain karena terdakwa memberikan keterangan yang berbelit di dalam proses persidangan.

Atas putusan itu, kedua belah pihak masih menyatakan untuk berpikir-pikir. Hakim memberi waktu kepada terdakwa maupun jaksa untuk menentukan sikap dalam waktu 7 hari ke depan. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved