Berita Nasional Terkini

Lucius Karus Minta Masyarakat Tak Pilih Parpol yang Usung Caleg Eks Koruptor

Peneliti Formappi Lucius Karus meminta masyarakat untuk tak hanya menolak untuk memilih eks koruptor pada Pileg 2019 tapi juga partainya.

Lucius Karus Minta Masyarakat Tak Pilih Parpol yang Usung Caleg Eks Koruptor
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta masyarakat untuk tak hanya menolak untuk memilih eks koruptor pada Pileg 2019, melainkan juga tak memilih partai politik yang mengusungnya.

"Partai politik seharusnya menjadi yang paling penting untuk dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas terus diusungnya mantan napi koruptor sebagai caleg," kata Lucius kepada Kompas.com, Rabu (19/9/2018).

Padahal, kata Lucius, parpol harusnya tegas menolak mantan koruptor menjadi caleg. Ia yakin mantan koruptor yang sempat mengajukan diri jadi caleg akan tunduk pada keputusan tersebut.

Baca: KPU Pertimbangkan Opsi Kartu Pemilih Pengganti e-KTP untuk Pemilu

Lucius mengungkapkan, partai yang mengusung mantan koruptor menilai mereka sebagai kader yang berhasil. Sehingga parpol masih terus mempromosikan mereka menjadi caleg.

"Oleh karena itu tak cukup jika kita hanya mendorong KPU (Komisi Pemilihan Umum) membuat tanda khusus pada nama caleg mantan napi koruptor di kertas suara," kata Lucius.

"Tanda khusus hanya pada nama caleg seolah-olah mengatakan kesalahan hanya milik para caleg saja," sambungnya.

Lucius berharap, KPU bisa menghadirkan peringatan kepada publik dengan menandai caleg yang merupakan mantan koruptor beserta partai pengusungnya.

"Partai yang usung caleg eks koruptor harus dianggap sebagai partai koruptor. Harus ada desain kampanye yang menyebutkan nama-nama partai pengusung caleg mantan napi sebagai partai koruptor," katanya.

Dengan adanya penanda itu, publik semakin disadarkan untuk tak melirik sedikit pun kepada caleg dari mantan koruptor dan partai pengusungnya.

Sebab, memilih partai pengusung mantan koruptor dinilainya menghambat terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved