Gubernur Laiskodat Bentak Anggota DPRD Dalam Rapat Paripurna, Ini Kronologinya

POS-KUPANG.COM - Gubernur Laiskodat Bentak Anggota DPRD Dalam Rapat Paripurna, Ini Kronologinya

Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (17/9/2018) diwarnai sebuah insiden.

Dalam Rapat paripurna DPRD NTT dengan agenda penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD NTT Tahun Anggaran 2018, Senin (17/9/2018) itu terjadi aksi yang tidak biasa.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat membentak anggota DPRD yang memotong pembicaraan Ketua DPRD, Anwar Pua Geno.

Baca: Narapidana Kasus Pencurian asal Bajawa Kabur dari Lapas Ende. Begini Kronologisnya

Baca: Reaksi Netizen Atas Bentakan Gubernur NTT Viktor Terhadap Anggota DPRD Noviyanto

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Selasa 18 September 2018 , Taurus, Virgo, Capricorn Bakal Bahagia

Baca: 3 Aktris Beken Nonton Konser BTS Dan Menikmati Lagu BTS? Curi Perhatian Army

Insiden ini terjadi sesaat ketika Ketua DPRD Anwar Pua Geno membuka sidang. Berikut Kronologi yang dihimpun POS-KUPANG.COM.

1. sidang mulai pukul 10.00 Wita dipimpin Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, S.H, didampingi Wakil Ketua, Yunus Takandewa dan Alex Take Ofong.

2. Hadir juga Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Sekda NTT, Ben Polo Maing; Asisten I, Mikael Fernandez, Asisten II, Stef Ratoe Oedjoe dan pejabat lainnya.

3. Ketika sidang dibuka Anwar Pua Geno dan membacakan agenda rapat, Noviyanto mengacungkan tangan untuk menyampaikan interupsi. 

4. Saat diberi kesempatan berbicara, Noviyanto menyampaikan empat hal yaitu: Pertama, soal waktu rapat yang molor.

Kedua, pimpinan tolong menjelaskan bahwa pengantar nota di meja anggota DPRD yang ditarik kembali.

"Ketiga, ada suasana lain ada kesibukan-kesibukan yang baru kami lihat, di mana orang lain yang baru kami lihat melakukan diskusi serius dan lobi-lobi dengan sekda yang adalah ketua TAPD. Saya menilai ini menjadi titik awal yang tidak baik dalam hal ada pihak-pihak yang mau intervensi proses di lembaga ini. Dan pihak-pihak itu adalah orang-orang yang berada di luar sistem," kata Noviyanto.

Baca: Ruang untuk Tes CPNS di Lembata Belum Diatur, Seperti Ini Kondisinya

Baca: Ini Manfaat Positif Yang Bakal Kamu Dapatkan Dari Berciuman

Baca: Dua Member BTS, Jimin dan RM Tak Punya SIM Karena Hal Ini

5. Ketika anggota Fraksi PKB DPRD NTT ini hendak menyampaikan poin keempat, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, langsung memotong interupsi Noviyanto.

"Hei kau ngomong di depan gubernur. Kau kenapa intervensi, itu urusan-urusan pemerintah, kau diam," kata Gubernur Viktor Laiskodat.

Saat itu Anwar Pua Geno memegang tangan kiri Viktor Laiskodat dan Wagub NTT, Josef Nae Soi, juga langsung duduk agak menyamping ke arah gubernur.

6. Noviyanto melanjutkan interupsinya yang keempat, yakni soal kehadiran pejabat eselon III di gedung DPRD NTT yang tidak seperti rapat paripurna sebelumnya yang hanya dihadiri eselon II.

"Izinkan saya lanjutkan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan pak gubernur," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT ini.

7. Noviyanto mengatakan hal yang keempat, yakni soal kehadiran pejabat lingkup Pemprov NTT yang memenuhi ruang sidang utama dan di luar ruang sidang.

"Saya melihat situasi yang berbeda dengan selama ini. Ketika kami keluar untuk merokok, tiba-tiba staf sekwan minta permisi untuk atur kursi. Saya memberi proficiat kepada gubernur dan wakil gubernur NTT, hari ini tingkat kehadiran birokrat atau pemerintah cukup banyak dan membuat saya kagum. Jadi, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan pak gubernur dan wakil gubernur. Proficiat dan sekali lagi proficiat, dan salam dari masyarakat Sumba, terima kasih," ujar Noviyanto.

Baca: Antisipasi Tindak Korupsi, Kantor Pemda di Ende Dipasang Kamera CCTV

Baca: Dikasih Uang Dolar Oleh Penggemarnya Saat Konser, Jin BTS Bikin Reaksi Tak Terduga

Baca: Tes Kepribadian, Hitung Jumlah Kuda di Gambar Ini, Karaktermu Bakal Terungkap

8. Ketua Fraksi PKB DPRD NTT, Yucundianus Lepa, yang diminta komentarnya mengharapkan, pemerintah dan DPRD saling menghargai. Sebab, dalam pemerintahan, eksekutif (gubernur) dan DPRD itu adalah mitra dan sejajar.

Terkait interupsi yang dilakukan oleh Noviyanto, Ketua DPW PKB NTT ini mengatakan, interupsi itu merupakan bagian dan dinamika dalam forum rapat. Apa yang dilakukan Noviyanto masih wajar.

Baca: BRI Buka Gerai Money Changer di Bandara Komodo Labuan Bajo

Baca: VIDEO: Julie Laiskodat Harapkan Moke, Sopi dan Laru Bisa Bersaing dengan Sake

Baca: Terungkap, Ini Panggilan Sayang Julie Sutrisno Laiskodat Pada Sang Suami

9. Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, mengatakan, interupsi itu merupakan hak anggota DPRD. Saat Noviyanto menyampaikan beberapa hal, lanjut Anwar, tiba-tiba gubernur bereaksi. Anwar mengaku gubernur NTT menyampaikan pernyataan itu secara spontan.

"Mungkin ini hari pertama, tapi memang selama ini dalam paripurna Dewan apabila ada pertanyaan dan usul saran dari DPRD kepada gubernur atau pemerintah, maka pemerintah tidak langsung menanggapi. Tapi tadi pak gubernur langsung respon spontan," ujarnya.

Baca: Pelaku Pemerkosaan Siswi SMA di Nagekeo Sudah Dititipkan di Sel Polres Ngada

Baca: VIDEO: Mengerikan, Pesta Pernikahan Ini Berubah Jadi Bencana, 14 Orang Tewas

Baca: VIDEO: Aksi Kurir JNE Tangkap Ular King Kobra di Perumahan, Masih Ada 5 Ekor Lagi

10. Terkait penyataan Noviyanto bahwa ada penarikan kembali dokumen pengantar nota keuangan, Anwar mengatakan, dalam dokumen pengantar nota keuangan itu belum cantumkan belanja dan pembiayaan.

"Kondisi ini kemudian ada koordinasi intern pemerintah, dan saya bilang itu harus ada, sehingga akhirnya ditambahkan," jelasnya. Mengenai intervensi pihak lain, Anwar enggan berkomentar, karena menurutnya apa yang dibaca itulah yang dia sampaikan.

11. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, mengatakan, sebagai gubernur dirinya siap dikritik.

"Saya minta maaf karena ada keterlambatan sidang karena mungkin ada administasi yang tidak dapat diselesaikan. Karena itu dalam semangat kita bersama membangun Provinsi NTT, saya berharap kita saling mendukung dalam etika pemerintah yang baik," kata Viktor Laiskodat. (*)