Forum AMPERA Menyikapi Persoalan Di Benteng Tawa Raya

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA-- Aliansi Masyarakat Pejuang Kebenaran (AMPERA) Benteng Tawa Raya menyikapi sejumlah permasalahan pertanian di Desa Benteng Tawa dan Benteng Tawa I yang selama ini meliliti kehidupan para petani Benteng Tawa Raya.

Persoalan sektor pertanian seperti, kelangkaan pupuk, kekurangan benih, bantuan alat-alat pertanian yang tidak tepat sasaran, ketidakjelasan perubahan kelompok tani menjadi kelompok hamparan, kebingungan program padi jagung kedelei (Pajalei), dan pelaksanaan program Upsus di Desa.

Demikian dikatakan oleh ketua AMPERA Yohanes Donbosko Ponong disela-sela, kegiatan Dinas Pertanian Sosialisasi Pertanian Dalam Forum AMPERA.

Siaran Pers yang diterima POS KUPANG.COM, Sabtu (25/8/2018) menyebutkan, kegiatan tersebut pada Sabtu (18/8/2018) bertempat di kantor desa Benteng Tawa I Kabupaten Ngada.

Menurut mantan sekjend PMKRI Cabang Ende ini, dalam amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 sangat jelas mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Bosko demikian sapaan akrabnya menambahkan, dinas pertanian merupakan sala satu institusi yang mengurus hajat hidup banyak orang atau urusan publik.

"Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Ngada wajib memberikan informasi sektor pertanian terkini secara detail, agar masyarakat tidak tereksploitasi dalam ketidaktahuan," jelas Bosko mengingatkan.

Kepala Desa Benteng Tawa I Yoseph panas Lewa dalam sambutannya ketika membuka kegiatan ini menegaskan agar dinas pertanian kabupaten Ngada dalam meluncurkan program dan bantuan ke desa mesti dibangun di atas asas transparansi, dan bisa dipertanggungjswabkan kepada masyarakat umum.

Alumni STFK Ledalero ini meminta kepada dinas pertanian kabupaten Ngada agar luncuran program Pajalei dan Upsus seakan-akan sedang mendegradasi kewenangannya sebagai kepala desa.

Kepala Desa yang memiliki banyak terobosan di desanya menjelaskan bahwa, sala satu urusan pemerintah desa juga adalah urusan sektor pertanian, hal ini sesuai dengan amanat undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Dirinya selaku Kepala Desa mengkritisi program tanam raya pada bulan juni 2018 di wilayahnya yaitu di Dusun Rio Minsi I yang dinilai sangat ilegal dan liar karena dirinya selaku kepala desa tidak pernah diberitahu ada kegiatan tanam raya.

Dihadapan kepala dinas pertanian Jose membeberkan bahwa, sehari setelah kegiatan tanam raya tersebut terjadi permasalahan bahkan kontak fisik antar warga di Dusun Rio Minsi I dan dusun Rio Minsi II.

Pemicuan konflik ini terjadi sebagai akibat dari pelecehan marwah pemerintah desa oleh camat Riung Barat pada saat kegiatan tersebut.

"Saya minta kepada pak Kadis agar jangan sesekali perlakuan saya sama seperti kepala desa lain. Saya selalu berjalan di atas koridor aturan. Saya kesal dengan kegiatan tanam raya kemarin syarat kepentingan politis 2021.Tanamnya hanya 10 menit tetapi 8 jam bicara politik untuk 2021," tegas Jose kesal.

Tokoh masyarakat yang juga adalah ketua subsektor AMPERA Rio Minsi II mengaku kecewa dengan sikap dan perilaku oknum Babinsa yang sudah bekerja diluar dari ketentuan presiden tentang kerja sama antar Panglima TNI dan Presiden untuk gerakan sewasembada pangan.

Menurut Domi, dalam kerja sama tersebut hanya mengatur peran TNI sebagai peran pengawas bukan sebagai pelaku.

"Yang terjadi selama ini di wilayah kami, Babinsa berperan sebagai pemain bukan sebagai wasit," tutur Domi.

Domi meminta agar Dinas pertanian kembali mempertajam kerja sama tersebut, sehingga tidak terjadi multi tafsir yang berlebihan di masyarakat. Ketika tidak dimengerti secara baik oleh masyarakat, maka urusan pertanian bisa timbul pro dan kontra di masyarakat bahkan terjadi kontak fisik.

"Di Rio Minsi sudah terbukti, sehari setelah tanam raya masyarakat berkelahi. Karena penjelasan oleh tim terkesan memprofokasi masyarakat," kata Domi

Semantara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngada Paskalis Wale Bay pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pihak Ampera yang telah menjadi mediator antar masyarakat dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada.

Sesungguhnya Dinas pertanian di bawah kepemimpinannya tidak memiliki niat sedikitpun untuk mencedrai masyarakat.

Spirit yang dibangun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ngada adalah hanya ingin menghijaukan wilayah Riung Barat.

Kepala Dinas Pertanian yang akrab disapa Aly ini menjelaskan bahwa, kegiatan tanam raya kemarin yang dilakukan di Rio Minsi disaksikan sendiri oleh dirjen Upsus dari Kementerian pertanian. Agar rekaman dan dokumentasi kegiatan bisa dikirim ke Kementerian Pertanian.

Mantan Kadis Perikanan Kabupaten Ngada ini menambahkan, sebagai orang birokrat dan tenaga profesional mereka tidak memiliki tekad untuk mempolitisasi kegiatan.

Kalaupun ada lihak lain pada kesempatan tersebut mempolitisir kegiatan tersebut untuk kepentingan politik, itu urusan mereka.

Tetapi sekali lagi kami tidak pernah mempolitisir kegiatan pertanian untuk kepentingan politik. Kepala Dinas Pertanian Aly juga menjelaskan tentang peran Babins dalam urusan Upsus yaitu sebatas mengkawal, tidak lebih dari itu.

Mengkawal misalnya, apakah distribusi pupuk dari pengecer benar-benar sudah sampai di kelompok tani atau belum. Jika belum maka segerah dikordinasikan dengan kami dinas pertanian.

" Babinsa berperan untuk mengkawal, tidak lebih dari itu. Misalnya ada bantuan pertanian yang belum sampai ditangan anggota kelompok, maka segerah komunikasi dengan kami dinas," tandas Aly.

Dihadapan pengurus Ampera dan ratusan tokoh masyarakat Benteng Tawa Raya yang hadir, kepala dinas pertanian kabupaten Ngada Aly Wale menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila kegiatan sektor pertanian selama ini telah menimbulkan konflik bagi masyarakat di desa dan telah melecehkan wibawah pemerintah desa.

"Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak di wilayah Benteng Tawa Raya, saya tetap mengharapkan dukungan dan kerja samanya," pinta kepala dinas pertanian Aly Wale. (*)