Real Count Pilkada Rote Ndao Baru Kelar 4 Juli Mendatang. Ini Tiga Pelanggaran yang Ditemukan Panwas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pilkada Serentak 2018 telah berlangsung Rabu (27/6/2018) kemarin. Termasuk juga Pilkada Rote Ndao. 

Pada pelaksanaan pencoblosan tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rote Ndao menemukan tiga kasus pelanggaran pemilu pada daerah tersebut.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rote Ndao Tarsis Toumeluk kepada Pos-Kupang.com mengatakan,  ketiga kasus pelanggaran pemilu tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan tahapan pencoblosan pada pilkada di Kabupaten Rote Ndao.

Baca: TPS 1 Tulamalae-Belu Lakukan Pemungutan Suara Ulang. Ini Alasannya

Baca: Panwas Nyatakan Pilgub di Lembata Tanpa Masalah

Baca: Dua Paslon Ini, Tahun Konay dan Naitboho Kase, Klaim Menang Di Pilkada TTS

Kasus-kasus pelanggaran itu, yakni: 

1. Penggunaan mobil dinas

Temuan adanya kendaraan dinas berplat nomor merah yang dibungkus dengan bendera pasangan calon (paslon).

Kasus ini terjadi di Kecamatan Rote Barat Laut yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Fatauni, Kecamatan Rote Barat Daya Petrus Duma.

"Kasus tersebut sudah dilakukan klarifikasi dan akan dibahas dalam forum Gakumdu," kata Tarsis.

2. Indikasi money politics

Panwas Kabupaten Rote Ndao menemukan adanya indikasi money politick (politik uang) di Kecamatan Pantai Baru.

Kasus tersebut merupakan hasil penggeledahan aparat kepolisian terhadap Andreas Tupu.

"Andreas dari Paket Lontar, tapi uang tersebut digunakan untuk bayar saksi di TPS. Kami juga sudah klarifikasi dan akan membahasnya di forum Gakumdu," ujar Tarsis.

3. Indikasi money politics tim pemenangan

Panwas juga menemukan adanya indikasi money politick yang dilakukan oleh Yustus Loden yang merupakan tim pemenangan Paket Lentera.

Kasus tersebut merupakan hasil penggeledahan aparat kepolisian dari Polsek Kecamatan Pantai Baru terhadap Yustus Loden.

"Namun dari hasil pemeriksaan oleh kepolisian uang tersebut ternyata digunakan untuk membeli pesanan semen dan besi sehingga kepolisian setempat menyuruhnya pulang," katanya.

Masih Lakukan Rekapitulasi

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rote Ndao belum dapat memastikan rekapan suara yang masuk melalui model C dan C1 dari tiap-tiap kecamatan di daerah tersebut.

Ketua KPUD Kabupaten Rote Ndao Hofra A. Anakay mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan rekapan perolehan suara karena keterlambatan penjemputan model C dengan C1 dari TPS dan kecamatan.

"Kami mengalami kendala dan ada beberapa teknis dilapangan. Tapi ada beberapa formulir C1 yang sudah ada, kita scan dan sudah upload sesuai permintaan KPU RI," katanya, Kamis (28/6/2018).

Baca: KPP Pratama Kupang dan Atambua Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Baca: Sofia Malelak de Haan Optimis Komitmen Menang, Ini Alasannya

Baca: Promo Spesial di Liong Hong Food Corner, Makan Enak Super Irit Cuma Rp 10.718, Catat Tanggalnya

Hofra menambahkan, data yang sudah di upload ke aplikasi situng KPU dapat dilihat oleh publik. Namun KPUD Kabupaten Rote Ndao belum bisa memastikan paket mana yang memperoleh suara tertinggi.

" Untuk data sementara yang kita pegang, kita belum bisa peroleh gambara siapa yang memperoleh suara tertinggi dan terendah. Kita belum bisa mengatakan itu, tapi dalam aplikasi situng paling lambat hari ini sudah discan dan upload semua," ujarnya.

Hofra menjelaskan, sebagian besar model C1 sudah masuk dari kecamatan, namun masih ada kecamatan yang masih ketinggalan dua atau tiga TPS sehingga tidak semua kecamatan, model C1 masuk ke KPU.

"Sampai tadi pagi jam lima pagi sudah masuk semua. Ada yang sudah kita scan dan upload ke aplikasi situng dan sisanya saat ini operator sedang melakukan upload," tambahnya.

Hofra menjelaskan, model C1 dari TPS yang sudah di Upload sampai dengan saat ini sekitar 240 TPS dari total TPS sebanyak 260.

"Sehingga sisa sekitar 20 TPS, tapi sampai dengan tadi malam semuanya sudah masuk dan hari ini kita lanjutkan scan," jelas Hofra.

Berkaitan dengan Informasi yang beredar dimasyarakat, tambah Hofra, pihaknya tidak mengetahui para paket mendapat sumber perolehan suara dari mana.

Karena dari KPU, tegas Hofra, untuk memastikan bahwa siapa yang akan memperoleh suara tertinggi, masih menunggu hasil rekapan di tingkat kabupaten pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2018.

"Setelah melakukan rekapan baru kita bisa mengeluarkan angka secara resmi," tegas Hofra. (*)