Jokowi Pidato Singgung Subsidi BBM, Kader Partai Demokrat Minta SBY Lakukan Hal ini

POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo yang menyinggung soal kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pemerintahan sebelumnya mendapat reaksi dari kader Partai Demokrat.

Kader partai itu lantas meminta ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjauh dari Jokowi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan banyak kader partainya yang menyarankan agar ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Rachland menanggapi hubungan SBY dengan Jokowi setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik kebijakan subsidi BBM pemerintahan sebelumnya.

"Memang, jadi lebih banyak pihak di internal Partai Demokrat yang mendesak Pak SBY untuk menjauh dari Pak Jokowi.

Ini tentu menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pak SBY," kata Rachland melalui pesan singkat, Senin (21/5/2018). Namun, ia mengatakan SBY tak marah menanggapi kritik tersebut.

Menurut Rachland, SBY tak merasa nama baiknya dicemarkan dengan kritik Jokowi tersebut.

Baca: Mobilnya Masuk Jurang 10 Meter, Ini yang terjadi Pada Seorang Ustaz

Baca: China Mendaratkan Pembom di Laut Sengketa

"Nama baik itu tidak bisa dicemarkan. Buat apa Pak SBY marah?" lanjut Rachland.

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018).

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga.

Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa.

Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter.

Baca: Korea Utara Bakal Memusnahkan Semua Situs Nuklirnya Pekan Ini, Disaksikan Wartawan Asing

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu.

Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

"Dulu subsidi sampai Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) juga tidak bisa sama? Ada apa kenapa tidak ditanyakan?" ujar Jokowi.

"Sekarang subsidi BBM tidak ada, tapi harganya bisa sama dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan.

Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah Kepala Negara.

Sikap PDIP

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo soal kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan sebelumnya tak bermaksud menyudutkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami yakin bukan maksud Pak Jokowi untuk melempar kesalahan ke masa lalu. Ini hanya komparasi kebijakan saja.

Bagi kami, kebijakan berbeda dalam konteks yang berbeda, tak bermasalah," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca: China Mendaratkan Pembom di Laut Sengketa

Baca: Filipina Meeasa Terusik Ulah Tiongkok

Ia mengatakan, yang dilakukan Jokowi adalah untuk mengambil pelajaran dari kebijakan SBY pada masa lalu.

Menurut Hendrawan, hal itu baik untuk dilakukan semua presiden agar memahami konteks saat mengambil kebijakan.

"Maksudnya bukan untuk menyudutkan melainkan untuk menarik pelajaran dari apa yang sudah pernah terjadi.

Kita belajar satu sama lain. Yang penting komitmen dan tekad untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat yang harus tak berubah," lanjut dia.

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018).

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa.

Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY. (pos-kupang.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Setelah Ada Kritik soal BBM, Kader Demokrat Minta SBY Menjauh dari Jokowi