Debat Terbuka Kedua Pilgub NTT, 4 Paslon Janjikan Tata Birokrasi dan Berantas Korupsi

Paslon Gubernur NTT, Dr. Beni K Harman, S.H menegaskan, Paket Harmoni sepakat terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel untuk NTT ke depan.

Ada lima visi pokok reformasi birokrasi, diantaranya, membentuk unit layanan cepat, membentuk tim pelayanan, refomasi mental aparatur, mengubah pola dilayani dengan sistem paternalistik dengan pola melayani.

Harmoni juga menerapkan revolusi mental dengan melakukan tanda tangan anti suap, anti korupsi, serta membuka akses kebebasan pers, kebebasan masyarakat untuk mengontrol kinerja aparatur birokrasi.

"Penerapan sistem lelang jabatan akan kami lakukan sehingga ASN punya peluang yang sama untuk menduduki jabatan. Kami juga memberikan intensif buat ASN untuk meningkatkan kesejahteraan. Pola yang kami terapkan lebih berbasis kinerja dengan standar operasional prosedur (SOP) terukur. Kita juga akan bentuk desk khusus untuk terima pengaduan masyarakat, termasuk merevisi perda yang tidak mendukung reformasi. Ini guna mewujudkan reformasi birokorasi yang berwibawa," tegas BKH.

Sementara Josef Nae Soi mewakili Paslon Viktori-Joss mengatakan, dalam visi misi paketnya, sangat setuju menciptakan birokrasi bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Visi paketnya mewujudkan reformasi pelayanan yang akuntabel untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTT. Pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada, sandang, pangan, perumahan yang layak huni, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menurutnya, semua ini terlaksana jika unsur birokrasi bermental bersih dan akuntabel.

Paket ini memiliki pola pikir dan tindak untuk memajukan pelayanan berkualitas. Aparatur birokrasi harus diperkuat terutama pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, akuntabel, sinerji dan transparan.

Paketnya juga akan melaksanakan tes kompetensi bagi para ASN untuk menduduki jabatan termasuk menaikkan insentif ASN.

Menjawabi soal panelis bahwa korupsi paling serius di NTT dimana hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian Anti Korupsi Undana menunjukkan dalam dua tahun terakhir dugaan kerugian negara Rp 45, 123 miliar terutama pada pengadaan sektor barang dan jasa, dan ini akibat dari penyalahgunaan wewenang ASN, Beni Harman mengatakan, untuk mencegah masalah ini paslon Harmoni menerapkan sistem informasi online dalam urusan pemerintahan terutama pada e-dokumen, e-budgeting dengan membentuk desk pengaduan masyarakat melalui medsos dengan tujuan menampung pengaduan masyarakat.

Harmoni juga membentuk tim percepatan pembetukan anti korupsi di bawah kendali Gubernur dan Harmoni akan konsisten tanpa pilih kasih maupun pandang bulu.

Sementara Beni Litelnoni mengatakan, paketnya akan menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel. Pengawasan dari pimpinan ke bawahan akan ditingkatkan karena kebocoran sering terjadi akibat lemahnya pengawasan melekat.

Sementara Paslon Viktori-Joss menjawab pertanyaan soal penerapan pelayanan publik berbasis government dan pembayaran online, calon Gubernur, Viktor Laiskodat mengatakan, birokrasi itu alat sehingga diharapkan mampu melayani.

Pelayanan publik itu utama sehingga dengan teknologi itu diharapkan dikontrol dengan baik. Jika sistem kontrolnya baik, Viktor yakin NTT akan lebih baik.

Selain itu, dirinya menilai sistem sebaik apapun, kuncinya ada pada pemimpin yang tugasnya melayani, bukan dilayani.