Debat Terbuka Kedua Dibuka dengan Tarian Kataga Oleh Anggota Sanggar Ayodiapala

Christian Rotok yang mendampingi Esthon selaku wakil gubernur NTT menambahkan, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, responsif, equality (persamaan), partisipasi, efisiensi dan efektivitas.

Paslon ini berjanji akan membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi di NTT.

Di segmen ini, Emi Nomleni mengatakan tujuannya adalah memajukan NTT dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Ia pun menjelaskan semua pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait persoalan yang mendera Marianus Sae.

Pada segmen kedua, Christian Rotok menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dirinya akan berusaha  menerapkan mental ASN yang kuat dan selalu berinovasi untuk melayani masyarakat, melakukan pembinaan-pembinaan terhadap ASN, menerapkan posisi atau jabatan birokrasi sesuai dengan kompetensi dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama mengawasi ASN.

Untuk strategi pelayanan demi meningkatkan pelaksanaan berusaha di NTT Christian Rotok menjelaskan dua hal yang harus dilakukan.

Pertama, transparansi yang berkaitan dengan proses, biaya dan unit yang bertanggung jawab.

“Semua terkait investasi kita harus terbuka sehingga menarik investor untuk menanam modalnya,” jelas Chris.

Lanjut Chris, melayani rakyat adalah tujuan mereka, kepemimpinan untuk melayani dan dirinya akan fokus pada pencegahan korupsi.

Di segmen ketiga, terkait pertanyaan yang kasuistik dimana sering terjadi mutasi dan lelang jabatan pada tingkatan provinsi.

Chris mengatakan, jual beli jabatan merupakan dosa besar. Pejabat yang menjual jabatan adalah pejabat yang tidak berhati nurani.

Ia menjelaskan, penempatan jabatan sudah ada platform, yakni pendidikan, syarat jabatan dan rekam jejak dimana mereka akan dikumpulkan  dan dipilih nantinya, sehingga prosesnya harus sesuai dengan platform yang ada,”tak  terlintas di benak kami (lelang jabatan), karena kami dari birokrasi yang merangkak dari bawah.”tegas Chris.

Pada segmen ini, Emi Nomleni juga mengatakan dalam mendesain pelayanan publik, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun standar pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk jabatan tertentu, setiap jabatan eselon harus bisa membuat standar pelayanan umum.

Selain itu, tanbah Emi, semua perizinan harus terpadu sehingga pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat diberikan kepada masyarakat.

Di segmen keempat, Emi menjelaskan pengembangan aset-aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus maksimal demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus ada penguatan ekonomi bagi masyarakat. (*)