Debat Terbuka Kedua Dibuka dengan Tarian Kataga Oleh Anggota Sanggar Ayodiapala

POS-KUPANG.COM - Debat terbuka kedua Pilgub NTT di studio INewsTV, Selasa (8/5/2018), dibuka dengan tarian tradisional Kataga yang dipersembahkan oleh lima penari dari sanggar tari Ayodiapala.

Paslon satu, Esthon Foenay dan Christian Rotok kompak mengenakan celana hitam dan baju warna putih dibalut selendang adat.

Terlihat selendang warna merah tergantung di leher Esthon, sedangkan wakilnya  Christian Rotok terlihat mengenakan selendang warna biru terang.

Saat paslon nomor urut dua dipanggil ke atas panggung, kembali lagi Emi Nomleni selaku calon wakil Gubernur NTT  tampil  sendirian. Emi mengenakan kemeja warna putih dan muti yang melingkar di lehernya.

Debat ini dibawakan oleh Anisha Dasuki, dihadiri seluruh komisioner KPU NTT, tiga orang panelis dan tim sukses dari setiap paslon Gubernur NTT.

Tema debat, Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan panelis terdiri dari tiga orang, yaitu:

1.      Dr. David B W Pandie M,Si

2.       Dr. Laurensius Say Rani

3.      Darius Beda Daton

Ketua KPU NTT, Maryanti Luthurmas Adoe dalam sambutannya mengatakan, tema yang diangkat dalam debat putaran kedua ini adalah penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi. Tema ini dipilih dengan tujuan agar pasangan calon menunjukkan kepada publik bagaimana penataan birokrasi yang bersih dan pemberantasan korupsi demi kesejahteraan masyarakat NTT.

Maryanti berharap, setiap pasangan calon gubernur NTT dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat NTT agar cerdas dalam menggunakan kedaulatan politiknya.

Pada segmen pertama, paslon nomor urut satu yang diwakili Esthon Foenay selaku calon gubernur mengatakan, Provinsi NTT memiliki potensi yang kaya untuk dikembangkan.

Ia melanjutkan, korupsi merupakan musuh bersama yang harus ditangani secara bersama pula.

”Kami bertekad mewujudkan pemerintahan yang baik,” katanya.

Christian Rotok yang mendampingi Esthon selaku wakil gubernur NTT menambahkan, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, responsif, equality (persamaan), partisipasi, efisiensi dan efektivitas.

Paslon ini berjanji akan membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi di NTT.

Di segmen ini, Emi Nomleni mengatakan tujuannya adalah memajukan NTT dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Ia pun menjelaskan semua pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait persoalan yang mendera Marianus Sae.

Pada segmen kedua, Christian Rotok menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dirinya akan berusaha  menerapkan mental ASN yang kuat dan selalu berinovasi untuk melayani masyarakat, melakukan pembinaan-pembinaan terhadap ASN, menerapkan posisi atau jabatan birokrasi sesuai dengan kompetensi dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama mengawasi ASN.

Untuk strategi pelayanan demi meningkatkan pelaksanaan berusaha di NTT Christian Rotok menjelaskan dua hal yang harus dilakukan.

Pertama, transparansi yang berkaitan dengan proses, biaya dan unit yang bertanggung jawab.

“Semua terkait investasi kita harus terbuka sehingga menarik investor untuk menanam modalnya,” jelas Chris.

Lanjut Chris, melayani rakyat adalah tujuan mereka, kepemimpinan untuk melayani dan dirinya akan fokus pada pencegahan korupsi.

Di segmen ketiga, terkait pertanyaan yang kasuistik dimana sering terjadi mutasi dan lelang jabatan pada tingkatan provinsi.

Chris mengatakan, jual beli jabatan merupakan dosa besar. Pejabat yang menjual jabatan adalah pejabat yang tidak berhati nurani.

Ia menjelaskan, penempatan jabatan sudah ada platform, yakni pendidikan, syarat jabatan dan rekam jejak dimana mereka akan dikumpulkan  dan dipilih nantinya, sehingga prosesnya harus sesuai dengan platform yang ada,”tak  terlintas di benak kami (lelang jabatan), karena kami dari birokrasi yang merangkak dari bawah.”tegas Chris.

Pada segmen ini, Emi Nomleni juga mengatakan dalam mendesain pelayanan publik, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun standar pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk jabatan tertentu, setiap jabatan eselon harus bisa membuat standar pelayanan umum.

Selain itu, tanbah Emi, semua perizinan harus terpadu sehingga pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat diberikan kepada masyarakat.

Di segmen keempat, Emi menjelaskan pengembangan aset-aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus maksimal demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus ada penguatan ekonomi bagi masyarakat. (*)