Breaking News

Tim 11 Ulama Alumni 212 Gelar Pertemuan Tertutup dengan Presiden Jokowi, Ini yang Mereka Bahas

Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad Al Khathath menegaskan, pertemuan itu murni hanya membahas persoalan kriminalisasi ulama.

Editor: Agustinus Sape
KOLASE POS-KUPANG.COM/KOMPAS.COM/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Tim 11 Ulama Alumni 212 dalam konferensi pers di Restoran Larazeta, Jakarta, Rabu (25/4/2018). (/KOMPAS.com) 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Tim 11 Ulama Alumni 212 membantah pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (22/4/2018), membahas persoalan dukungan politik.

Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad Al Khathath menegaskan, pertemuan itu murni hanya membahas persoalan kriminalisasi ulama dan aktivis alumni 212.

"Kita Tim 11 tidak berpikir calon-mencalonkan dalam Pileg, Pilkada dan Pilpres. Presiden meminta apa yang harus dilakukan, karena mendapatkan informasi sepihak, tidak dari kedua belah pihak," ujar dia dalam konferensi pers di Restoran Larazeta, Rabu (25/4/2018), sebagaimana dilaporkan Kompas.com.

Baca: Presiden Serahkan Sertifikat HKI Kopi Arabica Flores Manggarai

Menurut dia, pertemuan itu membuat Presiden Joko Widodo bisa mendapatkan data akurat terkait adanya kriminalisasi ulama oleh aparat hukum.

"Jadi kriminalisasi itu bukan wacana tapi fakta. Kita tidak tahu apakah itu kebijakan Presiden atau aparat, tapi kan yang punya kebijakan menghentikan itu Presiden," kata dia.

Khathath juga sempat menyinggung kasus dirinya kepada Presiden. Menurut dia, Presiden sempat menanyakan kebenaran barang bukti uang Rp 18 juta yang akan digunakan untuk melakukan makar dalam aksi 313 tahun 2017 silam.

"Ditanya Pak Presiden 'itu uang apa Pak Khathath?', 'Itu uang makan bukan uang makar', uang makar enggak mungkin Rp 18 juta. Jadi saya sampaikan keliru hurufnya, bukan uang makar tapi uang makan. Untuk makan demonstran, karena waktu itu 313 adalah demo kepada Presiden agar mencopot Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata dia.

Baca: Saat Berkunjung ke TTU, Pangdam IX Udayana Sampaikan Pesan Ini Kepada Ibu-ibu Persit

Dengan demikian, ia menilai kesalahpahaman tersebut membuat dirinya harus diproses oleh aparat hukum atas tuduhan makar. Sehingga, Presiden diharapkan perlu memahami permasalahan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dari berbagai perspektif.

Di sisi lain, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak merasa ada ketidakadilan aparat hukum dalam melakukan proses hukum terhadap ulama dan aktivis 212.

Menurut dia, proses hukum terhadap ulama dan aktivis 212 terkesan tidak jelas dan tak terselesaikan dengan baik.

"Sedangkan laporan yang dibuat oleh para ulama tentang penistaan terhadap para ulama, para habib, bahkan kitab suci umat Islam, rasul umat Islam dan Tuhan pun, dihinakan. Tidak ada satupun yang mendapatkan satu proses akurat," katanya.

Sehingga situasi itu menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup.

Di sisi lain, Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam menjelaskan, pertemuan ini dinilai penting untuk menanggulangi miskomunikasi antara ulama dan aktivis 212 dengan Presiden Jokowi.

"Dan penting untuk menuntaskan kriminalisasi. Karena penanggung jawabnya (terhadap aparat) Presiden. Oleh sebab itu, harus ada political will terkait masalah kriminalisasi ini," katanya.

Jokowi Akui Pertemuannya dengan Alumni 212

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui dirinya bertemu dengan ulama yang menggerakkan aksi unjuk rasa alumni 212. Pertemuan rahasia yang belakangan bocor ke publik itu dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (22/4/2018).

Jokowi mengatakan, ia memang hampir setiap hari bertemu dengan para ulama. Terkadang ia yang berkunjung ke pondok pesantren, tetapi tak jarang juga para ulama yang datang menemui dirinya di Istana.

"Hampir setiap hari, hampir setiap minggu," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Baca: Diputar Hari Ini, Ternyata Ada 2 Orang Indonesia di Avengers: Infinity War. Apa Peran Mereka?

Jokowi mengatakan, pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan menjalin tali silaturahim dengan para ulama, kiai, dan ustaz dari seluruh provinsi yang ada di Tanah Air.

Selain itu, pertemuan dengan ulama juga bertujuan menjalin persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan.

"Sehingga kita harapkan dengan tersambungnya silaturahim, dengan beriringnya antara ulama dan umara, kita dapat menyelesaikan banyak masalah, banyak problem, persoalan-persoalan yang ada di umat, di masyarakat," kata Jokowi.

"Pertemuan kemarin secara garis besar arah pembicaraannya ada di situ," tambahnya.

Baca: Siapa yang Paling Pintar, Jokowi, Prabowo atau SBY? Ini Jawaban Rocky Gerung

Namun, saat ditanya apakah pemerintah akan mengabulkan tuntutan alumni 212 agar ulama yang saat ini terjerat kasus hukum dibebaskan, Jokowi tidak menjawab.

Ia justru menjelaskan rangkaian pertemuan dengan alumni 212 dan langsung menyudahi sesi wawancara.

"Diawali kemarin dengan shalat Dzuhur bersama, kemudian makan siang bersama, kemudian selesai, terima kasih," pungkas Jokowi.

Fadli Zon Apresiasi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah ulama yang menggerakkan aksi unjuk rasa 212 atau Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Berdasarkan informasi yang diterima Fadli, dalam pertemuan itu, PA 212 sempat menanyakan soal penghentian kasus pidana beberapa ulama dan tokoh-tokoh aktivis 212.

"Saya belum tahu hasilnya seperti apa, nanti kita lihat saja. Tapi yang namanya dialog sangat bagus, apalagi bisa disampaikan secara langsung, dijawab juga secara langsung, menurut saya sih bagus-bagus saja," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Baca: Jarang Terekspos! Ternyata Ini yang Dilakukan Host dan Juri Indonesian Idol Saat Jeda Iklan

"Saya mendapatkan informasi dari pertemuan itu dari PA 212 juga menanyakan apa yang menjadi janji-janji Pak Jokowi terutama terkait dengan akan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh-tokoh yang terkait aktivis 212 itu," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Pertemuan rahasia yang belakangan bocor ke publik itu dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (22/4/2018).

Namun, Fadli menilai pertemuan tersebut sedikit terlambat. Menurut Fadli, seharusnya sudah sejak lama Presiden Jokowi menjalin komunikasi dengan PA 212.

"Ya, mungkin agak sedikit terlambat sih, harusnya dari dulu-dulu dong. Jangan baru mau Pemilu kemudian mendekati dan kemudian berusaha meyakinkan. Kenyataannya apa yang sudah terjadi, sudah terjadi begitu," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertemuan Tertutup dengan Jokowi, Alumni 212 Bantah Bahas Dukungan Politik", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/25/16301851/pertemuan-tertutup-dengan-jokowi-alumni-212-bantah-bahas-dukungan-politik..

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved