Jimy Tantang Pemerintah Tembak Mati Calo Tenaga Kerja

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Makin marak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menantang pemerintah bertindak lebih tegas. Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimy Sianto, menantang pemerintah menembak mati para calo tenaga kerja.

Jimy mengatakan, masih sering terjadi kasus human trafficking karena negara tidak memiliki landasan hukum tegas. Negara dinilainya gagal mensejahterakan rakyat.

Baca: Sidang Kasus Pasar Waimangura, Thomas Ola dan Robby Chandra Divonis Dua Tahun Penjara

"Masa negara begini besar tidak bisa lawan satu orang calo tenaga kerja. Saya tantang Presiden RI keluarkan aturan tembak mati calo tenaga kerja. Calo tenaga kerja tidak bedanya dengan pengedar narkoba," kata Jimy, kepada wartawan dalam jedah Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT, Kamis (19/4/208) di Hotel Pelita Maumere.

Baca: Anak Dioperasi Gratis, Nuldi Nale Terima Kasih Kepada Sido Muncul dan Rumah Sakit Borromeus

Rakor kali ini mengusung tema terjalinnya kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mensejahterakan perempuan dan anak melalui penguatan kelembagaan PPA. Rapor ini menghadirkan narasumber Kepala Biro Perencanaan Kementerian PPA RI, Titi Eko Rayahu, Asdep Kesetaraan Jender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian PPA, Budi Murdaya, Asisten Perekonomian Setda NTT, Aleksander Sena, dan Kadis PPA NTT, Dra. Bernadetha M Usboko, M.Si.

Jimy menegaskan, perilaku calo membuat marak kasus trafficiking di NTT. Keuntungan menggiurkan Rp 25 juta per kepala mendorong calo melakukannya.

"Rakyat miskin, dia nekad cari kerja lewat jalan pintas. Calo juga pilih jalan pintas berangkatkan tenaga kerja. Pemerintah pusat dan daerah tidak serius. Ini hanya soal komitmen. Berani tidak diproses dan dihukum seberatnya," tegas Jimy. (*)