Besok, Ribuan Rakyat NTT di Kupang Turun ke Jalan, Hentikan Perdagangan Orang

Laaporan Wartawan Pos Kupang.Com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Rencananya, Besok, Rabu (28/3/2018) pagi hingga selesai ribuan orang yang menamakan diri Aksi Rakyat NTT akan turun ke jalan.

Baca: Ya Ampun! Polisi Gali Kubur TKI Milka Boimau, Jenasah Diotopsi, Hati dan Ginjalnya Hilang!

Baca: Setelah Membeli Pulsa, Pendeta Beristri Ini Diduga Merayu, Menyetubuhi dan Menghamili Perempuan Ini

Aksi ini sebagai bentuk penolakan dan penghentian terhadap tindakan oerdagangan orang atau human trafficking.

Aksi itu akan diikuti oleh sejumlah keluarga dan korban traffciking.

Undangan terbuka Rakyat NTT yang sampai ke Pos Kupang.com, Selasa (27/3/2017) malam, menyebutkan
aksi solidaritas untuk menentang perdagangan orang itu akan dilakukan mulai dari depan Polda NTT, selanjutnya menyinggahi Kantor Pengadilan Tinggi di NTT, DPRD NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, dan berakhir di Kantor Gubernur NTT.

Baca: Lembaga Perlindungan Saksi Korban Temui Keluarga Almarhum Adelina Sau di TTS

Dalam undangan terbuka itu menyebutkan, mayat rakyat NTT yang mencari hidup pulang terbengkalai dan didiamkan di cargo bandara selama berhari-hari.

Sebagian terpaksa dikubur hutan-hutan sawit di Malaysia dan dilupakan selamanya.

Sebagian lagi pulang dengan tubuh penuh luka dan jahitan. Mereka adalah korban perdagangan orang.

"Untuk itu atas nama Rakyat NTT, kami mengundang Mama-Mama, Bapa-Bapa, Kakak, Adik, dan Saudara sekalian untuk mengikuti aksi menggugat diamnya pemerintah, wakil partai politik, polisi, jaksa dan hakim," tulis undangan itu.

Di tahun 2017, berdasarkan data BNP2TKI 90% buruh migran asal Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2017 pula seorang hakim di NTT melepaskan bandar besar pelaku perdagangan orang.

Tanggapan pemerintah pun hanya sebatas ‘service bibir’, berkata-kata tetapi tidak ada efek untuk rakyat.

"Ini saatnya Rakyat NTT turun ke jalan untuk menggungat kerja tidak becus aparat negara. Sudah saatnya mereka diingatkan bahwa jabatan bukan dipakai untuk memperkaya dan melindungi keluarga dan diri sendiri, tetapi seluruh warga negara. Sudah saatnya pemerintah memperlakukan jenasah para buruh migran secara layak. Bukan hanya dijadikan proyek baru, yang tidak melibatkan para korban," tulis undangan itu. (*)