LMND Tuntut Pemerintah Propinsi NTT Wujudkan Program Pro Rakyat

Ini tuntutan para pendemo dari LMND Kota Kupang saat mendatangi Kantor Gubernur NTT

LMND Tuntut Pemerintah Propinsi NTT Wujudkan Program Pro Rakyat
Pos Kupang/Gordi Donofan
Anggota LMND saat menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur NTT, Senin (29/1/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS KUPANG. COM | KUPANG - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Kupang melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur NTT, Senin (29/1/2018).

Mereka mulai melakukan orasi dari depan Pasar Inpres Naikoten I Kupang hingga depan kantor Gubernur NTT dimulai sekitar pukul 10.00 Wita hingga 13.20 Wita.

Pantauan Pos Kupang, belasan orang tersebut berdiri di depan pintu gerbang Kantor Gubernur NTT dengan membentang spanduk bertuliskan tuntutan kepada pemprov NTT.

Tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan lewat sebuah spanduk berukuran sekitar 1 x 3 meter itu adalah, parade menangkan Pancasila.

Poin-poin tuntutan mereka yaitu: 1. Turunkan harga kebutuhan pokok, 2. Hentikan pencabutan subsidi, 3. Wujudkan kedaulatan pangan 4. Tolak impor beras.

Tampak beberapa anggota Pol. Pp dan beberapa anggota polisi yang sedang berjaga di seputaran pintu gerbang masuk kantor Gubernur.

Kordinator Lapangan, Riki Yakobus Adu, mengatakan, LMND Eksekutif Kota Kupang beraliansi Api Kartini Kota Kupang, menuntut Pemerintah Provinsi NTT di bawah pimpinan Gubernur Drs. Frans Leburaya untuk segera menghentikan impor beras dan wujudkan kedaulatan pangan. Hentikan pencabutan subsisdi barang kebutuhan pokok.

Anggota LMND saat menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur NTT, Senin (29/1/2018)
Anggota LMND saat menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur NTT, Senin (29/1/2018) (Pos Kupang/Gordi Donofan)

Ia menegaskan, Pemrov harus bisa menjalankan nawacita dan trisakti. Selain itu para mahasiswa meminta pemprov NTT dalam hal ini satgas pangan segera jalankan fungsi kontrol harga pasar.

"Ini sangat merugikan Masyarakat kota kupang kebijakan mengenai impor beras. Kami melihat ini sebagai suatu masalah. Hentikan impor beras," ungkap Riki.

Halaman
12
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved