Merindukan Pemimpin yang Ugahari, Mungkinkah Terwujud di NTT?

Oleh: Dony Kleden
Rohaniwan dan Antropolog, tinggal di Konventu Redemptoris, Jl. Katedral No.2 Weetebula, Sumba Barat Daya, NTT

Orang yang tidak ugahari, sesungguhnya dia tidak boleh menjadi seorang politisi. Keugaharian menuntut dalam diri seseorang untuk mengontrol dirinya dari segala jebakan keserakahan (Sokrates)

POS KUPANG.COM - Pendapat Sokrates tentang keugaharian atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai sophrosune dapat kita baca dalam buku yang berjudul Xarmides (Dorian:2014).

Dalam buku ini, sophrosune dipahami sebagai sebuah syarat mutlak dalam pendidikan politik dan berpolitik.

Dalam kaitannya dengan dunia politik, Sokrates mengartikan sophrosune sebagai suatu usaha pengenalan diri. Pengenalan diri ini berarti orang mengetahui apa yang memang ia ketahui dan mengetahui apa yang memang ia tidak ketahui. Dan menurut Sokrates, untuk sampai pada tahap ini, orang harus mampu mengakui bahwa tidak semua hal kita ketahui, dan semua orang punya keterbatasan.

Hanya lewat jalan ini, seseorang dibebaskan dari segala godaan untuk sombong, seolah-olah dia tahu segalanya, sebagaiaman kebanyakan politisi zaman ini. Dengan mengetahui dan mengenal diri, diri dan jiwa diajak untuk lebih ugahari.

Ia menjadi lebih hati-hati, lebih tahu batas dan dengan tegas menempatkan dirinya pada arena benar, bukan area abu-abu dan kompromi sesat. Dalam kaitan dengan ini, Sokrates lalu mengartikan lagi sophrosune sebagai pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan.

Sophrosune dan Politik Pragmatis

Ada semancam mitos klasik yang sampai sekarang masih begitu kuat diidap dalam dunia politik adalah bahwa dunia politik adalah dunia perang strategi dan intrik. Dan, dalam perang strategi dan intrik itu, moralitas menjadi absen, sehingga semuanya seakan-akan menjadi amoral (amoral: tidak ada hubungan dengan moral).

Sebuah fenomena yang dianggap biasa tetapi sangat imoral (tidak bermoral). Sophrosune yang substansinya adalah moral, disandra oleh politik kepentingan (pragmatis) yang hanya mempunyai orientasi jangka pendek. Etika politik menjadi barang mewah yang sulit dijangkau.

Politik keugaharian adalah politik yang berorientasi pada kebaikan dan menjunjung nilai-nilai moral. Politik keugahairan oleh Sokrates adalah politik yang tidak hanya punya rasa malu (shame culture), tetapi lebih dari itu, dia juga harus punya rasa bersalah (guilt culture).

Pada tataran shame culture, seorang politisi hanya akan merasa malu, kalau kesalahan atau kejahatannya itu diketahui oleh orang lain atau sudah menjadi konsumsi publik. Artinya, sejauh kesalahan atau kejahatannya itu tidak diketahui oleh publik, dia merasa nyaman dan akan tetap melakukan kejahatan itu dengan tidak merasa malu.

Sementara itu guilt culture, adalah seorang politisi yang baik diketahui atau tidak diketahui kesalahan yang dibuat, dia tetap merasa bersalah dan ingin mengubah perbuatannya untuk untuk tidak salah lagi.

Sophrosune sebagaimana yang diharapkan oleh Sokrates ada pada tahap ini. Orang harus tahu diri dan punya rasa bersalah dalam dirinya.

Hemat saya, kebanyakan politisi kita di Indonesia masih ada pada kawah shame culture, bahkan ada sebagian lagi yang tidak mempunyai baik shame culture maupun guilt culture. Suatu fenomena politik kita di Inodenesia yang sudah menjadi tontonan bersama.

Politik Keugaharian
Nelson Mandela telah menjadi ikon bukan hanya bagi rakyat Afrika Selatan, tetapi juga untuk semua rakyat yang merindukan figur seorang pemimpin yang berpihak pada rakyat. Ia telah mendapat tempat di hati rakyat Afrika Selatan.

Sepanjang pemerintahannya ia tunduk pada kepentingan rakyat dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi yang menjadikan rakyat sejahtera. Demikianpun Presiden Bolivia Evo Morales yang memahami politik sebagai ilmu melayani rakyat bukan hidup dari rakyat.

Di tanah air kita Indonesia, Bung Hatta telah menjadi inspirasi bagi para politisi yang mau berpihak pada rakyat bukan pada diri, kelompok atau golongan tertentu saja. Komitmennya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan rakyat menjadikannya sebagai pemimpin dan pahlawan besar dalam sejarah Indonesia.

Ia mundur dari wakil presiden ketika ia merasa bahwa posisi itu ternyata tidak membuatnya mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bung Hatta telah mewariskan keugaharian politik untuk membangun suatu bangsa.

Baik Nelson Mandela, Evo Morales maupun Bung Hatta adalah figur pemimpin yang tahu diri, pemimpin yang ugahari. Mereka tahu bahwa posisi yang dimiliki bukanlah sebuah kesempatan untuk menggapai cita-cita dan ambisi pribadi.

Mereka adalah pemimpin yang punya prinsip, yang teguh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Politik bagi mereka adalah melayani rakyat.

Rakyat adalah kata kunci dalam politik itu sendiri. Mereka adalah pemimpin yang ugahari. Dan kiranya politik keugaharian yang ditelandakan oleh mereka, menjadi sebuah cermin bagi perpolitikan kita di Indonesia yang terasa semakin hari semakin tidak ugahari. *