Ini Alasannya Mengapa Satgas Kekerasan Perempuan dan Anak Dibentuk Sampai ke Desa

Ini penjelasannya mengapa satgas kekerasan terhadap perempuan dan anak dibentuk hingga ke desa

Ini Alasannya Mengapa Satgas Kekerasan Perempuan dan  Anak Dibentuk Sampai ke Desa
Pos Kupang/Egy Moa
Peserta mengikuti kegiatan pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Solis, Kota Maumere, Pulau Flores, Kamis (28/9/2017) 

Laporan wartawan Pos Kupang, Eginius Mo'a

POSKUPANG.COM,MAUMERE - Laporan kasus kekerasan menimpa kaum perempuan dan anak di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) cendrung menurun sejak 2015 sebanyak 109 kasus.

Meski di lapangan terdapat banyak kejadian menimpa kaum perempuan dan anak.

Keengganan masyarakat melapor bisa karena tidak paham akan hak-hak dan kewajibannya, akses informasi dan adat budaya setempat. dan masya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten.

Telah ada banyak lembaga mengadvokasi perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) NTT membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sampai ke desa-desa.

Satgas beranggota semua elemen masyarakat setempat.

"LSM urus masalah perempuan dan anak sudah banyak. Dinas PPPA ada di semua kabupaten. Kita masih butuhkan lagi Satgas sampai ke desa-desa untuk melakukan identifikasi, observasi dan pelaporan. Semua elemen masyarakat terlibat dalam satu tanggungjawab yang sama membela perempuan dan anak," kata Kepala Dinas PPPA NTT, Dra. Erni Usboko, kepada Pos Kupang, usai pembukaan pembentukan Satgas PPA di Hotel Solis, Kota Maumere, Pulau Flores, Kamis (28/9/2017).

Satgas PPA kabupaten meliputi Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo.

Kehadiran Satgas ini diharapkan menambah kekuatan advokasi kepada perempuan dan anak terjerat kasus.

Erni membeberkan data kasus kekerasan menimpa anak selama lima tahun 2012-2015 yakni 2.114 kasus (2012), 1.568 (2013), 1.045 (2014) dan 1.191 kasus di 2015 . Kekerasan perempuan selama rentang waktu 2012-2015 meliputi 608 kasus, 521, 279 dan 109 kasus.

"Faktanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tahun ini sudah 36 kasus. Ini baru satu soal, masih banyak yang lain. Kasus yang terekam kecil secara online. Faktanya banyak kejadian yang belum dilaporkan," ujar Erni.

Ia berharap Satgas PPA mempu mengatasi ketimpangan ini, selain juga karena belum semua wilayah bisa diakses internet, sumber daya manusia, dan budaya masyarakat menyelesaikan kasus PPA dengan adat.

Bupati Sikka, Drs.Yoseph Ansar Rera, membacakan sambutan Gubernur NTT, Drs.,Frans Leburaya, menyatakan pembentukan Satgas PPA untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap korban.

Karena itu dibutuhkan kepedulian di lingkungan sosial budaya yang kondusif menangani persoalan perempuan dan anak. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved