Provinsi Terkorup Ketiga dan Kemiskinan

Oleh: Markus Tulu, SVD
Biarawan Pastor dan tinggal di Ende

POS KUPANG.COM - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam sejarah kehidupan berbangsa dikenal dengan banyak label. Beberapa di antaranya saya sebut yakni, NTT artinya Nanti Tuhan Tolong. NTT bisa berarti juga Negeri Tetap Tandus.

Banyak label turunan dari negeri tetap tandus itu; seperti provinsi panas menantang, provinsi kering kerontang, provinsi kesulitan air, provinsi gagal tanam dan gagal panen, provinsi busung lapar, provinsi wabah malaria dan demam berdarah, provinsi maraknya gigitan anjing rabies, provinsi yang ternaknya seperti sapi dan babi terserang wabah yang tak teratasi, provinsi dengan mutu pendidikan yang diukur dengan angka kelulusan yang masih di bawah standar, provinsi yang angka kematian ibu dan anak masih tergolong tinggi, provinsi yang wilayah-wilayah pedalaman banyak yang belum diterangi listrik, provinsi dengan infra struktur jalan yang belum sungguh diperhatikan dan berbagai label minus lainnya yang seakan tetap merenda secara tidak elok pada provinsi yang terkorup ke tiga itu yang akhirnya melahirkan label kemiskinan itu.

Secara kasat mata membaca judul dan paragraf pembuka dari tulisan ini seakan membuat pemilik provinsi ini merasa geram, tersinggung dan apa pun yang senada lainnya.

Tetapi jika semua kita bersikap jujur dan kritis-obyektif, tentu kita mengakui dan menyesal mengapa NTT sebagai sebuah provinsi tidak pernah terjadi perubahan secara signifikan dari waktu ke waktu walau berganti-ganti gubernur.

Bukan tidak mungkin kalau secara umum kondisi riil alam wilayah provinsi NTT ini sering dilihat dan dipakai sebagai alasan pembenar bahwa provinsi NTT itu memang provinsi yang miskin. Tetapi apakah benar bahwa fakta obyektifnya demikian?

Sebuah pertanyaan kritis mendesak pemilik provinsi ini untuk bersikap tegas obyektif mengatakan tidaklah demikian.

Karena realitas, NTT sebagai sebuah provinsi dari sisi kewilayahannya dan segala yang ada di dalamnya terkandung berbagai sumber daya dan potensi-potensi andal yang bila diteropong secara tepat dan dikelola secara benar akan terjadi transformasi sosial secara signifikan.

Dengan mengatakan demikian berarti tidak benar apabila NTT diberi label sebagai provinsi yang miskin. Bahwa kesejahteraan hidup masyarakat NTT bila dinilai seturut statistik nasional berada sedikit di bawah garis standar, itu tidak secara otomatis membenarkan NTT sebagai provinsi yang miskin.

Dikatakan demikian karena fakta obyektifnya NTT sebagai provinsi memiliki sumber daya-sumber daya unggulan dan kaya seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam; laut dan darat. Siapa yang meragukan kualitas manusia-manusia NTT? Apa yang kurang dari sumber daya alam; laut dan darat yang ada di wilayah NTT?

Fakta obyektif yang tak terbantahkan inilah yang mestinya mendesak pemilik provinsi ini untuk dengan tegas dan berani menolak label bahwa NTT itu provinsi yang miskin.

Bahwa sejak lama dan sampai dengan sekarang issu kemiskinan itu hadir secara marak di provinsi ini, menurut saya hal itu tidak lebih dari sebuah kampanye politik kepentingan. Karena berganti-ganti gubernur dengan kampanye-kampanye politik untuk memberantas kemiskinan tetapi fakta tingkat kesejahteraan masyarakat sampai dengan sekarang tetap saja dan tidak pernah berubah secara signifikan. Mengapa demikian?

Kalau memang fakta obyektifnya sudah sebagaimana dijelaskan terdahulu maka isu kemiskinan yang sering tampil marak selama ini sesungguhnya hanya akal-akalan politik kepentingan. Di sini pemilik provinsi ini didesak untuk bersikap kritis-obyektif dan tegas menyatakan bahwa isu kemiskinan itu terjadi hanya karena para elit provinsi tidak tulus mengurus dan tidak fokus membangun provinsi ini.

Para elit provinsi mengelola provinsi ini selama ini dinilai hanya lebih mengandalkan kualitas intelektual. Fakta itu ditunjukkan lewat kebijakan-kebijakan politik tanpa hati nurani sehinggah kualitas moral hilang lenyap di peredaran argumentasi atas nama pembangunan.

Kenyataan yang aneh di NTT ini adalah sejak lama dicap sebagai provinsi terkorup ketiga tetapi tidak cukup banyak koruptor yang ditangkap, diperiksa, ditahan dan dipidanakan.