Jumat, 5 Juni 2026

Hingga Juli 2017, NTT Jadi Propinsi Dengan Inflasi Terendah Nasional

Ini penjelasan dari Kepala Bank Indonesia Propinsi NTT terkait dengan tingkat inflasi

Tayang:
Penulis: Hermina Pello | Editor: Marsel Ali
Pos Kupang/Hermina Pello
Kepala Departemen survelans Sistem Keuangan BI, Sempa Sitepu menyerahkan hadiah untuk peserta yang memberikan pertanyaan terbaik pada acara seminar dengan tema pengawasan bank Indonesia di bidang makroprudensial, Moneter dan sistem pembayaran. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aston Kupang, Kamis (24/8/2017) 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Hermina Pello

POS KUPANG.COM, KUPANG - Hingga bulan Juli 2017, Propinsi NTT masih menjadi propinsi dengan inflasi tahunan terendah nasional seiring dengan rendahnya inflasi bahan makanan. Inflasi YoY sebesar 2,61.

Demikian Kepala Kantor perwakilan Bank NTT Propinsi NTT, Naek Tigor Sinaga pada acara seminar dengan tema pengawasan bank Indonesia di bidang makroprudensial, Moneter dan sistem pembayaran. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aston Kupang, Kamis (24/8/2017).

Naek Tigor Sinaga saat itu menyajikan materi pengawasan Bank Indonesia untuk mendukung perekonomian daerah.

Dijelaskannya, pertumbuhan ekonomi di propinsi NTT pada triwulan II Tahun 2017 mengalami kenaikan walaupun masih melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dijelaskan pertumbuhan sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh adanya gaji ke 14,libur sekolah, tahun anggaran baru, hari raya keagamaan.

Kemudian percepatan realisasi belanja pemerintah paska nomenklatur pemerintah Kabupaten dan proyek pemerintah mulai berjalan.

Pertumbuhan sisi sektoral dari sisi pertanian panen padi April Mei 2017, pengiriman ternak ke Jawa, panen jagung dan membaiknya cuaca. Admin pemerintah yakni proses penyesuaian paska nomenklatur di Kabupaten, penghematan anggaran operasional dan sektor perdagangan .

Sinaga mengatakan terkait keuangan daerah walaupun realisasi pendapatan relatif sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya namun pencapaian belanja pemerintah menunjukkan adanya peningkatan.

Dia mengungkapkan untuk belanja pegawai mengalam perlambatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 43,06 persen yang disebabkan oleh adanya penghematan belanja rutin pemerintah.

Untuk belanja modal sebesar 18,8 persen terjadi percepatan belanja yang terlihat dari pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar 10,15 persen dan 13,38 persen.

Belanja barang dan jasa sebesar 25,9 persen, mengalami peningkatan seiring dengan adanya kebutuhan administrasi paska nomenklatur dan untuk mempercepat produktivitas dan belanja lainnya terjadi peningkatan terutama didorong oleh percepatan penyaluran dana hibah terutama untuk pendidikan.

Terkait stabilitas sistem keuangan di provinsi NTT sampai dengan triwulan II Tahun 2017 relatif stabil. Penghimpunan Dana Pihak ketiga senilai Rp 25,24 triliun atau tumbuh 5,91 persen (Yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp 24,13 triliun atau tambah 11,03 persen.

Rumah tangga, katanya, masih tetap mendominasi pangsa penghimpunan Dana Pihak ketiga di provinsi NTT dengan porsi 58,95 persen dari total DPK senilai Rp 14,88 triliun. Simpanan tabungan mendominasi dengan porsi 70,06 persen atau senilai Rp 10.42 triliun.

Penyaluran kredit sebagian besar kepada rumah tangga sebesar Rp 14,87 Triliun atau 61,63 persen dari total kredit dengan pertumbuhan 6,64 persen (Yoy) dan Non Performing Loan rendah 1,43 persen.

"Sebagian besar kredit rumah tangga disalurkan sebagai kredit multi guna sebesar Rp 7,22 triliun atau 78,68 persen,"jelasnya.
Mengenai total kredit yang disalurkan untuk UMKM sebesar Rp 7,90 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,88 persen atau sedikit lebih melambat dibandingkan triwulan I tahun 2017 sebesar 19.07 persen seiring meningkatnya rasio kredit bermasalah.

Mengenai pangsa kredit korporasi di NTT, menurut Naek Tigor Sinaga, masih cukup kecil hanya 5,64 persen dari total penyaluran kredit. Disebutkan total penyaluran kredit korporasi sebesar Rp 1,36 triliun, tumbuh negatif 8,69 persen seiring meningkatnya rasio kredit bermasalah menjadi sebesar 9,61 persen. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved