Pius Lustrilanang Pimpin Rombongan Komisi IX DPR RI Pantau Program Kesehatan di Perbatasan RI-RDTL

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Pius Lustrilanang memimpin rombongan DPR RI dan Kementerian Kesehatan RI melakukan kunjungan di Atambua, Selasa (1/8/2017).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan program-program kesehatan di Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL.

Kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Bupati dan Forkopimda Belu di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Lustrilanang mengatakan rombongan yang dipimpinnya itu terdiri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penjamin Pelayanan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berjumlah 12 orang.

Dikatakannya, alokasi anggaran pembangunan kesehatan cukup besar di tahun ini sehingga perlu dilakukan pemantauan agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi peningkatan mutu kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan.

Bupati Belu, Wilibrodus Lay mengatakan, pembangunan bidang kesehatan yang sudah berjalan maupun yang sementara berjalan di Kabupaten Belu karena bantuan program dan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Dan tidak terlepas dari peran Komisi IX DPR.

Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Belu masih kecil dan belum bisa mengakomodir semua kebutuhan dan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Belu.

Dia berharap, rumah sakit dan delapan puskesmas yang sementara dibangun dapat bermanfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kalau berkenan, bapak, ibu Komisi IX bisa hadir pada saat peresmian puskesmas yang dibangun," ujarnya.

43 Persen Warga Belum Jadi Peserta JKN KIS

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Endang Triana Simanjuntak mengatakan kantor BPJS Kesehatan membawahi pelayanan empat kabupaten yakni Belu, Malaka, TTU dan TTS.

Khusus Kabupaten Belu, sebanyak kurang lebih 140 ribu jiwa atau sekitar 57 persen yang sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) dari total penduduk sebanyak kurang lebih 244 jiwa.

Dari 140 ribu peserta JKN KIS, lanjutnya, sebanyak 8.500 peserta dibayar iurannya dengan menggunakan anggaran daerah.

Sedangkan, peserta yang belum menjadi peserta JKN KIS sebanyak 43 persen.

"Ini merupakan pekerjaan rumah bagi BPJS dan pemerintah daerah untuk mengikutsertakan penduduk Kabupaten Belu.

Karena targetnya, semua penduduk sudah harus menjadi perserta JKN KIS dengan batas waktu 1 Januari 2018," kata Endang. (*)