Menggugat Independensi BPK, Inilah Catatan Kritis Mahasiswi Cantik dari Unair

Oleh: Yolinda Yanti Sonbay
Mahasiswi Doktoral Ilmu Akuntansi Unair

POS KUPANG.COM - Pada Jumat (26/5/2017) kita dikejutkan oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap auditor utama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Irjen Kementrian Desa. OTT KPK itu terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam OTT tersebut, petugas menemukan uang Rp 1,145 miliar serta 3.000 dolar AS di dalam brangkas, namun KPK belum mengetahui sumber uang tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan Rp 40 juta yang diduga diberikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa kepada Auditor BPK. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, uang Rp 40 juta tersebut merupakan bagian dari komitmen fee Rp 240 juta. Menurutnya, pada awal Mei 2017, terjadi penyerahan uang Rp 200 juta.

Peristiwa ini mengingatkan saya pada kasus yang paling terkenal di dunia akuntansi, yakni skandal Enron, yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2001. Skandal ini menyebabkan kebangkrutan Enron Corporation, sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, dan pembubaran de facto Arthur Andersen, yang merupakan satu dari lima auditor Big Five dan kemitraan akuntansi di dunia.

Selain menjadi reorganisasi kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika saat itu, Enron disebut-sebut sebagai kegagalan audit terbesar Enron mengembangkan staf eksekutif yang dengan menggunakan celah akuntansi, entitas tujuan khusus, dan pelaporan keuangan yang buruk -mampu menyembunyikan miliaran dolar hutang dari kesepakatan dan proyek yang gagal.

Enron juga berhasil menekan Andersen sebagai auditor independen untuk mengabaikan masalah tersebut. Kasus di atas memunculkan permasalahan mengenai ketidakpercayaan pihak lain akan laporan keuangan yang telah diaudit oleh karena laporan yang telah diaudit masih bisa dimanipulasi. Kasus ini juga mempertanyakan independensi sebagai sikap yang harus ada pada setiap diri auditor.

Opini BPK
Fenomena Enron ini memiliki korelasi dengan tugas BPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah secara independen dan mengeluarkan opini BPK yaitu pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil dari pemeriksaan BPK akan mengeluarkan opini yang yang terdiri atas empat jenis yaitu; (1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Opini ini diberikan jika auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material. Ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP).

Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit. (2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

(2) Tidak wajar (adversed opinion) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Opini ini dikeluarkan jika auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya. (3) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) adalah jenis opini yang diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit.

Namun perlu diketahui bahwa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti suatu lembaga tidak melakukan korupsi. Karena pemeriksaan oleh auditor hanya meliputi bukti-bukti dan dianggap telah melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Seorang akuntan yang melakukan pembukuan mengetahui bagaimana agar laporan tersebut mendapat predikat opini WTP. Oleh karena itu, akuntan akan menyediakan bukti-bukti yang akan mendukung laporan keuangannya. Contoh sederhana, jika kita membeli pulpen seharga Rp 5.000 maka diperlukan nota belanja sebesar Rp 5.000. Sementara apakah pulpen itu benar-benar dibeli atau tidak? Belum tentu akan ditemukan oleh auditor atau apakah pulpen tersebut benar-benar seharga Rp 5.000?

Belum tentu akan ditelusuri auditor jika buktinya sudah diyakini. WTP merupakan kebanggaan akan administrasi yang rapih namun bukan berarti kerapihan administrasi tersebut bebas dari penyelewengan. Jika yang melakukan pembukuan melakukan secara jujur dalam hal ini apa adanya maka laporan tersebut akan bebas penyelewengan. Namun jika dia melakukan tidak secara jujur maka laporan tersebut bisa mendapat predikat WTP namun belum tentu bebas penyelewengan.

Etika dalam Auditing
Independen merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan audit, di mana dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus menerapkan lima konsep utama salah satunya adalah independensi. Independensi merupakan suatu sikap yang netral, tidak memihak atau berpihak kepada yang lain dan bebas dari pengaruh. Sikap ini berarti auditor harus dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun ataupun keinginan diri sendiri.

Dalam melakukan pengauditan ada serangkaian prosedur yang ditetapkan dan menjadi mudah untuk dilakukan oleh setiap auditor namun ketika berhadapan dengan keputusan opini apa yang akan diberikan terkadang auditor dihadapkan oleh berbagai persoalan. Contohnya, setiap perusahaan/instansi ingin agar mendapat opini terbaik yaitu WTP karena hal itu akan memberikan dampak yang baik bagi perusahan/instansi tersebut. Keadaan-keadaan inilah yang akan menunjukkan sikap obyektivitas auditor dalam hal independensi.

Independensi merupakan sikap mental yang sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam melakukan tugasnya sehingga laporan atau opini yang dihasilkan akan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait. Untuk dapat menjadi independen seorang auditor harus benar-benar jujur.

Selain itu auditor yang independen tidak hanya dia harus independen dalam hal kenyataan (independent in fact) bahwa dia benar-benar telah independen sesuai perbuatannya yaitu dalam hal kemampuan auditor untuk bersikap jujur, obyektif dan bebas, akan tetapi juga harus independen dalam hal penampilan (independent in appearance) yaitu independen jika dilihat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dan kliennya.

Independen dalam hal penampilan ini bukan berarti bahwa auditor tersebut tidak independen dalam melakukan audit namun orang meragukan independensi sebagai auditor oleh karena hubungannya dengan pihak yang diaudit.

Kasus OTT KPK terhadap auditor BPK menggugat sejauh mana independensi auditor terhadap pemberian predikat WTP suatu lembaga/instansi. Kasus itu menyingkap opini WTP saat ini bisa dibeli dengan sejumlah uang. Independensi auditor menjadi hal yang kian langka. WTP yang dibeli telah melahirkan kebanggaan palsu, tepuk dada hampa karena predikat tersebut sesungguhnya tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya terjadi. Di titik inilah kita menggugat independensi BPK itu. *