Breaking News

Indonesia dan Belanda Serius Bangun Jembatan Palmerah

Kadis PU NTT, Ir. Andre W Koreh, MT tampak serius ketika berbicara tentang rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah.

Penulis: Kanis Jehola | Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Indonesia dan Belanda Serius Bangun Jembatan Palmerah
ISTIMEWA
GUBERNUR NTT - Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, didampingi Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, saat memaparkan materi pada lanjutan rapat pembahasan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, di Kemenko Maritim di Jakarta, 9 Mei 2017.

POS KUPANG.COM, KUPANG - KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT tampak semangat ketika berbicara tentang perkembangan rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur (Flotim).

Semangat yang dilandasi optimisme yang kuat itu bukannya tanpa alasan. Sebab, Pemerintah Indonesia dan investor asal Belanda, Tidal Bridge BV, yang didukung pemerintahnya ternyata sangat serius membangun jembatan yang dilengkapi turbin pembangkit listrik menggunakan arus laut itu.

Keseriusan Pemerintah Indonesia itu bukan baru muncul saat ini. Tapi diungkapkan secara terang-terangan saat diadakan forum bisnis yang dihadiri ratusan pengusaha Indonesia dan Belanda serta Presiden Joko Widodo di Den Haag tanggal 22 April 2016 lalu. Dalam momentum itu disepakati melakukan kerja sama bisnis sektor infrastruktur, agribisnis, energi, dan maritim senilai 600 juta dolar AS. Dari tiga sektor itu, investasi paling besar adalah pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan turbin pembangkit listrik arus laut di Larantuka senilai 400 juta dolar AS. Sedangkan lainnya berada diluar NTT.

Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Pemerintah NTT dalam hal ini Gubernur Drs. Frans Lebu Raya, dengan Tidal Bridge BV yang disaksikan Kepala BKPM RI, Franky Sibarani, dan Menteri Perdagangan RI, Thomas Limbong, saat itu dilakukan di ruangan Jacob Pronk Hotel Kur Hauss Den Haag.

Menindaklanjuti HoA di ruangan Jacob Pronk Hotel Kur Hauss Den Haag itu, berbagai pertemuan di kementerian terkait di Jakarta pun dilakukan. Bahkan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, diutus ke Belanda untuk melakukan koordinasi. Hasil koordinasi terus menerus itu ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi di Kemenko Maritim 9 Mei 2017.

Bukti lain keseriusan Pemerintah Indonesia adalah dengan dialokasikannya dana untuk Pra FS (Feasibility Study) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang sebagai instansi yang mengelola anggaran Pra FS. Dana yang bersumber dari APBN 2017 itu sudah terkontrak dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Buana Archichon sebagai pemenang Pra FS dengan nilai kontrak Rp 9,2 miliar dari pagu dana Rp 10 miliar. Konsultan pemenang Pra FS pun sudah mulai bekerja.

Selain telah mengalokasikan dana untuk Pra FS, presiden juga sudah membahas rencana pembangunan Jembatan Palmerah di rapat terbatas antara menteri kabinet kerja dengan gubernur. Bahkan rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah ini sudah masuk dalam proyek strategis nasional. Dan, kalau sudah masuk proyek strategis berarti tinggal diatur skema-skema pembiayaannya.

"Sama seperti rencana pembangunan tujuh bendungan di NTT yang sekarang sudah ditambah tiga lagi masuk dalam proyek strategis nasional. Itulah yang membuat saya sangat optimis pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah ini. Apalagi isu energi, terutama energi terbarukan ini merupakan isu yang sangat seksi seiring dengan energi fosil yang mengalami penurunan terus menerus dari tahun ke tahun," kata Andre saat ditemui, Rabu (7/6/2017).

Tak hanya Pemerintah Indonesia yang serius. Tidal Bridge BV yang mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Belanda juga sudah berulangkali datang ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), untuk melihat langsung potensi arus laut yang ada di sana. Hasil survei tim investor asal Belanda ini juga sangat mengejutkan. Mereka mengakui potensi arus laut di Selat Gonsalu, Larantuka, Ibukota Kabupaten Flotim itu merupakan yang terbaik dunia. Potensi arus laut hasil survei Tidal Bridge sama persis dengan potensi arus laut hasil survei yang dilakukan BPPT, yakni mencapai 300 MW.

Dalam pertemuan di Menko Maritim, 9 Mei 2017, Tidal Bridge juga secara terang- terangan menyampaikan kalau mereka sudah mendapat dukungan dari pemerintahnya. Bahkan kepada Menteri Keuangan dan Bappenas juga disampaikan kalau mereka sudah menyiapkan anggaran 200 juta dolar AS atau kira-kira setara dengan Rp 2,6 triliun.

Dalam waktu dekat, Tidal Bridge yang bekerjasama dengan konsultan pemenang Pra FS juga akan mengirimkan kapal dari Belanda untuk melakukan survei lebih detail di lokasi yang akan dibangun jembatan. Kapal yang masuk ini sedang menunggu izin dari Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.
Keseriusan pemerintah kedua negara ini semakin memperkuat rasa optimisme akan berhasilnya rencana ini. Apalagi cadangan minyak dan gas bumi Indonesia saat ini mengalami penurunan seiring dengan kebutuhan yang tinggi. Karena itu pemerintah wajib membangun energi baru dan terbarukan, seperti matahari, angin dan arus laut.

"Mungkin untuk jangka pendek ini menjadi mahal. Tapi untuk jangka panjang ini sangat layak. Karena Arab saja yang kaya minyak sudah bicara tentang energi terbarukan. Apalagi kita. Mungkin untuk hari ini orang akan mencerca. Tapi menurut saya ke depan orang akan mengakui langkah ini. Kita tidak bisa merencanakan seribu langkah kalau kita tidak mengayunkan langkah pertama. Itu analoginya. Karena itu perlu dukungan masyarakat. Apalagi APBD kita tidak terganggu kok dengan ini," kata Andre.  (kas)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved