Persekusi vs Kesadaran Hukum

Oleh: Eras San
Mahasiswa STFK Ledalero

POS KUPANG.COM -- Kembali kita dipertontonkan dengan aksi sewenang-sewenang dari beberapa oknum yang merasa terhina mungkin juga terancam. Hal ini menandakan bahwa kita tidak lagi menghargai hukum sebagai panglima. Belakangan ini aksi main hakim sendiri marak terjadi di seantero Indonesia. Tindakan ini serentak "memperkosa" hukum juga penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

Hukum hakikatnya bertujuan menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup juga menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan ketertiban dan aturan-aturan, serta mengubah tata tertib dan aturan sesuai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Berhadapan dengan aksi sewenang-wenang (persekusi) tersebut, lantas kita menggugat, apa guna hukum jika masih ada yang main hakim sendiri?

Persekusi
Term ini santer terdengar setelah beberapa waktu lalu terjadi aksi intimidasi dari beberapa oknum terhadap remaja 15 tahun di Jakarta Timur yang jadi viral di media sosial. Aksi main hakim sendiri termasuk dalam tindak persekusi.

Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan (juga intimidasi) secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena masalah suku, agama, atau pandangan politik. Tidak ada satu pun perbuatan dari tindak persekusi yang dibenarkan di mata hukum.

Menurut penulis, tindak persekusi ketika berhadapan dengan hukum, soal yang diangkat bukan lagi berkaitan dengan alasan mengapa mereka mengancam (walaupun benar) tapi mengapa mereka melakukan tindakan main hakim sendiri (berupa ancaman dan penganiayaan). Urusan fakta (misalnya penghinaan) berkaitan alasan di balik mereka melakukan tindakan persekusi adalah hal lain. Hal itu pun bisa diproses sejauh faktanya telah terjadi penghinaan.

Tindakan persekusi tentunya berdampak pada psikologi korban. Korban akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman juga trauma. Kehidupannya akan penuh dengan momok. Hal ini mungkin sedang dirasa oleh bocah korban intimidasi. Tindakan persekusi juga mengafirmasi minimnya kesadaran hukum di Indonesia.
Kesadaran Hukum

Negarawan Romawi kuno, Cicero pernah berkata, "Ubi societas ibi ius." Artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hal ini mengafirmasi pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum di Indonesia yang dijabarkan dalam undang-undang telah menciptakan keadilan juga keteraturan dan diejawantahkan dalam masyarakat hukum.

Masyarakat hukum adalah sekelompok orang dalam wilayah tertentu di mana berlaku serangkaian peraturan yang jadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan. Tindakan persekusi yang marak di Indonesia telah mengingkari konsep masyarakat hukum tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran kita akan pentingnya hukum. Hemat penulis, dalam budaya hukum yang kita hidupi sering terjadi berbagai ketimpangan yang mengafirmasi minimnya kesadaran hukum (misalnya, aksi persekusi).

Budaya hukum harusnya memunculkan kesadaran bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan kita mengakui hukum sebagai aturan atau ketetapan akan tingkah laku sehari-hari juga untuk menyelesaiakan setiap masalah yang ada dalam masyarakat (termasuk masalah penghinaan).

Kesadaran hukum tidak semata-mata dimengerti dalam bentuk bagaimana kita mematuhi aturan atau undang-undang, tetapi juga bagaimana kita harus bijak dalam menyelesaikan masalah dan menyerahkan semuanya kepada pihak penegak hukum.

Masyarakat mestinya hanya sampai pada ranah melaporkan adanya masalah kepada kepolisian, soal penegakannya biarlah penegak hukum yang urus. Selanjutnya kita mengawasi jalannya peradilan.

Berkaitan dengan fenomena persekusi yang marak terjadi, masyarakat mestinya mulai sadar bahwa hukum adalah panglima. Membiarkan persekusi hanya akan menimbulkan pengadilan massa (kuat-lemah, aksi semena-mena). Hal ini pada akhirnya akan mengarahkan negara kepada mobokrasi, kekuasaan yang dijalankan oleh kerumunan (mungkin juga premanisme).

Dalam tanggapannya berkaitan dengan fenomena ini, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, tindakan persekusi merupakan perbuatan melanggar hukum. Ia meminta kepada pemerintah untuk memberi contoh yang baik dan adil terhadap hal tersebut (Detik News).

Apa yang disampaikan ketua MPR RI sangat tegas. Para penegak hukum harus memproses semua tindakan persekusi yang ada. Kejadian persekusi ini juga harus menjadi wawasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan. Semua persoalan yang berkaitan dengan hukum harus dilaporkan ke penegak hukum. Jangan biarkan pengadilan jalanan berlangsung di Indonesia karena itu hanya akan menghancurkan bangsa kita. *