Tahun Politik Genting

Pada puncaknya, diduga Adinda tidak benar-benar berhasrat untuk menggantikan suaminya tetapi dia lebih memilih menjadi calon anggota DPD RI. Karena itu, gejala pilihan gerakan politiknya merupakan pantulan dari gerakan tangkap semua. Yang tersisa Kristo Blasin dan Tagu Dedo. Silakan cakar sendiri.

Di Demokrat, nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Beny K Harman, SH, muncul berulang dan tetap. Namanya beredar di media sosial, di warung kopi, bahkan didebatkan dalam spektrum kontroversial atas konteks politik nasional. Tetapi, sebagai politisi matang dalam banyak perkara, Benny tetap teguh maju hingga keluarga besar Manggarai di daratan Timor semacam mendeklarasikannya menjadi Calon Gubernur NTT 2018. Kini gerakan sebaran balihonya perlahan tetapi pasti merambah di beberapa tempat secara sporadis.

Di Golkar, politisi sekelas Iban Medah tak surut dimakan zaman. Dia disebut-sebut sebagai calon Gubernur lagi dari Golkar. Politik ubi ungu telah merebak ke mana-mana. Bahkan Iban Medah bertandang ke Flores sambil mengajak beberapa tokoh yang pantas untuk bekerja sama. Pada padang sabana Sumba telah dilaluinya dengan tenang atas nama kunjungan senator dan ketua Golkar. Kisah di atas sudah amat sangat biasa. Yang tak biasa adalah ini. Kompetisi partai politik tahun 2017 akan makin sengit justru karena Pilkada tahun 2018 ada 10 kabupaten dan pemilihan gubernur serentak di NTT. Bagaimana kiranya pola dukungan partai dan pola konsolidasi kekuatan massa politik untuk pilihan terbelah?

Misalnya, untuk calon Gubernur, partai koalisinya berbeda dengan koalisi partai untuk calon bupati di 10 tempat. Bagaimana rupanya tema politik yang diucapkan aktor-aktor politik partai? Apa kiranya politik karangan baru mereka agar selalu tampak konsisten dan ideologis. Jika Esthon dan Christian, calon gubernur, maka parpol mana kiranya yang akan berkoalisi dengan Gerindra sementara di 10 kabupaten, katakanlah begitu, Gerindra mungkin saja justru sebagai partai penantang partai koalisinya untuk calon Gubernur? Hal serupa untuk Benny Harman di Demokrat, dan siapa saja dari PDIP dan Golkar.

Bagi saya, pilihan koalisi partai menjadi kurang elok. Saya menawarkan pola aliansi politik, karena pada situasi inilah menjadi amat penting untuk digugat ulang isu tentang warga negara. Apakah citizenship atau warga negara itu ada, ataukah yang ada itu hanyalah tribalisme, sukuisme dan bossis atau banditisme.

Dalam skema koalisi, semua partai memiliki kekuatan yang sama. Penggabungan kekuatan untuk saling mengambil dan memberi (take and give). Karena itu dalam pola koalisi, tak bakal ada pusat karena tak ada pembagian proporsional. Pada pola aliansi partai politik, ada pusat gravitasi karena ada satu partai yang menjadi inti.

Pada akibatnya, kemungkinan kontradiksi pilihan di lapisan bawah (bupati) merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan bila pada pilihan di lapisan atas (gubernur) berbeda. Karenanya, sejak awal di internal partai, tema koalisi atau aliansi harus segera dibahas serius. Misalnya, untuk pencalonan Benny K Harman.

Demokrat menjadi pusat sedangkan partai lain beraliansi menuju pusat, karena pada faktanya di pemilihan bupati di 10 kabupaten di NTT kemungkinan besar partai yang beraliansi dengan Demokrat akan berbeda pilihan dengan Demokrat. Maka koalisi akan lebih membawa turbulensi politik dibanding aliansi politik. Sehingga pada konteks teoretis, teori game hanya akan berlaku pada koalisi tetapi bukan pada aliansi. Lalu politik tahun 2017 tak hanya menentukan politik 2018, tetapi serentak dengan itu peristiwa politik tahun 2019. Silakan mencoba.*