Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Flores Timur 79 Persen

Laporan Wartawan Antara, Bernadus Tokan

POS KUPANG. COM, KUPANG - Angka partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2017-2022 yang berlangsung pada 15 Februari 2017 tercatat 79 persen lebih.

Angka partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2017 ini, lebih tinggi sekitar empat persen dibanding angka partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 lalu, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Flores Timur Erni Katana kepada Antara, Rabu, terkait angka partisipasi pemilih dalam pilkada daerah itu.

"Partisipasi pemilih 79 persen lebih atau mendekati angka 80 persen. Partisipasi ini lebih tinggi dari target nasional sebanyak 77 persen," kata Erni Katana.

Menurut dia, sebenarnya angka partisipasi pemilih di wilayah paling Timur Pulau Flores itu pada pilkada serentak 2017 bisa lebih tinggi lagi.

Namun, menjelang hari pemungutan suara pada 15 Februari lalu, ribuan kepala keluarga sedang menghadapi bencana angin puting beliung yang memporakporandakan rumah mereka.

"Banyak diantara mereka sedang sibuk memperbaiki rumah atau mempersiapkan tempat tinggal darurat, sehingga bisa jadi mereka tidak berpikir untuk datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara," katanya.

Disamping itu, banyak juga diantara mereka yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari kerja ke luar daerah.

 "KPU sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi memang ada banyak faktor yang menjadi penentu, apakah orang mau menggunakan hak suara atau tidak. KPU tidak bisa memaksa pemilih," kata mantan wartawan sebuah harian di Kupang itu.

Apalagi, memberikan suara dalam sebuah pesta demokrasi bukanlah sebuah kewajiban, tetapi hak dimana tidak semua orang mau menggunakan hak itu, katanya menjelaskan.

Mengenai tahapan lanjutan, dia mengatakan, mulai hari ini Rabu, 22-24 Februari Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih.

Dia berharap, dalam rapat pleno yang tengah berlangsung ini, tidak ada perdebatan yang terlalu panjang sehingga waktu tiga hari ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan rapat pleno.*