Optimisme Menghapus Stigma Miskin

Oleh Apolonius Anas
Alumnus Pendidikan Bahasa Inggris Undana; Tinggal di Kefamenanu

POS KUPANG.COM - Sejak tanggal 4 Januari 2017, Pos Kupang berulang-ulang memuat berita dan opini tentang peringkat NTT sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Berita itu kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat NTT mulai dari pihak pemerintah, akademisi sampai masyarakat biasa.

Polemik pun bermunculan, baik yang pro maupun kontra terhadap data yang dirilis BPS itu. Kelompok masyarakat yang pro lebih menekankan pada manfaat data itu sebagai referensi akurat dan bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat untuk berubah dari keadaan yang ada. Sedangkan yang kontra lebih meragukan validitas indikator-indikator yang dipakai oleh BPS sehingga NTT dikategorikan provinsi termiskin.

Tak sedikit pula anggota masyarakat yang meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah lewat kritikan tajam dalam bentuk opini di media ini. Menghangatnya diskusi publik itu kemudian PK 5/1/2017 mengupas kembali hal tersebut pada rubrik "salam" untuk menjelaskan faktor penyebab NTT dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

Menempati posisi ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS memang sangat mengiris hati nurani siapapun yang mendiami tanah Flobamora. Sebab selama ini baik pemerintah pusat maupun daerah bersemangat menyalurkan dana yang sangat besar melalui program-program pembangunan.

Program-program itu hanya bertujuan mensejahterakan rakyat. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak proyek atau program pembangunan tidak mampu membebaskan rakyat dari keterpurukan ekonomi. Proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, embung, irigasi dan jenis proyek lainnya belum mampu menggenjot perekonomian dan mengubah keadaan masyarakat.

Merujuk pada data BPS tersebut, sebagai masyarakat Flobamora kita berkewajiban membebaskan provinsi ini dari stigma miskin sambil menyadarkan Pemerintah Provinsi NTT agar bergerak cepat memerangi kemiskinan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kegagalan-kegagalan pembangunan selama ini boleh jadi karena pemerintah berjalan pada kebijakannya sendiri tanpa menganalisa dengan cermat persoalan mendasar masyarakat.

Kemiskinan akan tetap menjadi stigma buruk dan menghantui tanah Flobamora jika pemimpin tidak mau bangun dan memiliki rasa sensitif terhadap keadaan hidup di tengah masyarakat dan masih berkutat pada ego sektoral. Oleh karena itu, peringkat ketiga termiskin harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan masyarakat NTT untuk menemukan strategi baru dan tepat memberantas kemiskinan.

Tulisan ini berfokus pada satu persoalan pokok yang terabaikan atau luput dari pantauan siapapun karena kita terlena dalam hingar-bingar pembangunan fisik sehingga menyebabkan NTT terus diikat oleh rantai kemiskinan. Persoalan hakiki tersebut berhubungan dengan cara berpikir masyarakat NTT yang berbeda dengan daerah lain.

Menghapus mata rantai kemiskinan dalam konteks kehidupan masyarakat NTT yang sangat kompleks memang tidak mudah. Kompleksitas itu berhubungan dengan keadaan wilayah dan pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di antara tantangan itu, cara berpikirlah yang menjadi sandungan utama sehingga NTT masih dikategorikan provinsi miskin.

Misalnya sudah lama masyarakat NTT terbuai oleh pesta. Berpesta merupakan salah satu kebiasaan dan ciri khas masyarakat NTT yang terus menggurita dan menjadi obsesi sosial. Hanya di NTT sajalah budaya pesta menjadi sesuatu yang rutin, misalnya pesta wisuda, pesta sekolah, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta sambut baru dan masih banyak lagi pesta yang lain. Kebiasaan itu sudah membudaya karena dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada yang menyadarkannya. Berpesta boleh-boleh saja asalkan tidak memaksakan keadaan misalnya menjual tanah warisan dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan kemiskinan.

Kemiskinan pada sebagian masyarakat terjadi bukan karena faktor alam atau lambannya pemerataan pembangunan fisik pemerintah, tetapi lebih disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang keliru tentang hakekat hidupnya. Miskin pikiran sangatlah sulit untuk diubah.

Dalam hal kebutuhan akan pangan kita menyaksikan munculnya degradasi prioritas pangan dalam kebiasaan masyarakat NTT. Masyarakat yang dahulunya suka makan umbi-umbian, jagung, sorgum dan berbagai jenis pangan lokal lainnya sebagai pengganti beras perlahan-lahan mulai hilang bahkan kelompok masyarakat tertentu mulai menggantungkan hidupnya pada beras. Masyarakat menganggap bahwa mengonsumsi pangan lokal bukan sesuatu yang prioritas.

Sudah lama bahan pangan utama masyarakat NTT hanya mengandalkan beras. Bagi masyarakat NTT, mengonsumsi pangan lokal tidaklah cukup, maka harus ditambah dengan mengonsumsi nasi dari beras. Jika masyarakat NTT terbiasa mengonsumsi pisang rebus, ubi rebus, jagung, sorgum dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya, maka akan berdampak pada penghematan karena biaya membeli beras akan ditekan.

Hal ini bersesuaian dengan data yang ditemukan oleh BPS di lapangan bahwa membeli beras merupakan salah satu pengeluaran rutin di masyarakat. Pemikiran yang keliru tentang cara menjalani hidup seperti inilah yang kemudian menyebabkan NTT terus dikategorikan sebagai provinsi miskin.