Aksi Demo 4 Nopember 2016 di Jakarta

Pengamat: Kalau Militer Main Mata dengan Aksi Massa, Selesai Presiden Jokowi

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat bahwa tak ada unsur politisasi kepada sejumlah ormas Islam saat aksi demo dugaan k

Editor: Alfred Dama
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Jumat (4/11/2016). Aksi tersebut menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. 

Namun memang tidak sepatutnya seorang pejabat publik terjun bebas ke wilayah yang sangat sensitif, mengeluarkan statement yang bersinggungan dengan isu-isu keagamaan, apalagi hal tersebut dilontarkan menjelang pilkada DKI.

Dalam hal orasi aksi damai 411, Fahri Hamzah menjalankan fungi dan kedudukannya sebagai anggota DPR RI, itu perintah dan dilindungi konstitusi.

Kalau eksekutif salah, maka legislatif yang mengontrol, ruang itu lah yang sedang diisi oleh Fahri dan Fadli Zon.

"Jangan sampai panggung opini publik sibuk kepada yang tidak subtansial dan pada ujungnya mengaburkan dan mengeser persoalan inti (substansial). Hubungan sebab dan akibat (kausalitas) nggak bakal muncul bahasa atau perkataan keras dan sikap anarkisme kalau saja presiden berani menemui aksi massa 411, presiden juga harus intropeksi diri dan 'ngaca' mengapa kabur dan tak mau menemui rakyatnya? Kalau karena alasan keamanan presiden tidak menemui rakyatnya, berarti umat mayoritas sudah dianggap ancaman bagi presiden, reason yang kurang tepat dan relatif tak masuk akal. Ingat suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei). Yang ingin bertemu presiden, jauh jauh dari daerah, justru presiden kabur," ujar Pangi.

Perdebatan tentang siapa dalang atau otak dibalik aksi massa, provokator, aktor politik yang menungangi, lanjut Pangi sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi dipompakan opini tersebut. Hal itu justru kan menguras energi presiden sendiri.

Jauh lebih baik presiden mengurai silang sengkarut persoalan hulunya, demi semangat toleransi, keberagaman dan persatuan NKRI.

Lebih bermanfaat kalau kita fokus kepada kewajiban negara dalam menegakkan partikel keadilan dan kebenaran, berdiri tegak di atas semua kepentingan kelompok dan golongan, tidak boleh terkesan berat sebelah.

"Jangan sampai terlambat, menjungkirbalikkan realitas dan fakta. Presiden jangan sampai sibuk pada level hilirnya (akibat) sementara level hulunya (sebab) seperti nampak dibiarkan," ujar Pangi. (Muhammad Zulfikar/Tribunnews)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved