Lipsus Obat di RSUD Yohannes Kupang

Ombudsman NTT Datangi Instalasi Farmasi RSUD Yohannes Kupang

Ketersediaan beberapa jenis obat di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. WZ Johannes Kupang tergantung kecepatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan obat

Ombudsman NTT Datangi Instalasi Farmasi RSUD Yohannes Kupang
IST
APOTIK RSUD - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, SH, sedang berbincang dengan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Yohannes Kupang, Nelci Ndun, S.Farm, Apt, di IFRS, Jumat (7/10/2016). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketersediaan beberapa jenis obat di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. WZ Johannes Kupang tergantung kecepatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan obat tersebut.

Demikian fakta yang diperoleh kepala Ombudsman Perwakilan NTT saat mendatangi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Kupang, Jumat (7/10/2016) pukul 09.30 Wita.

Pagi itu Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, S.H, mendatangi IFRS Kupang dan berbincang dengan Kepala IFRS Kupang, Nelci Ndun, S.Farm,Apt, bersama pengguna layanan di loket obat.

"Dari kunjungan saya ke FRS dan perbincangan dengan Kepala IFRS dan masyarakat atau pasien pengguna layanan di loket obat, saya temukan beberapa masalah. Menurut kami masalah itu harus segera dicari jalan keluarnya oleh manajemen RSU Kupang," kata Darius.

Persoalan itu, antara lain, beberapa jenis obat tidak ada stok. Misalnya, trihexypenidyl untuk pasien sakit jiwa dan lainnya. Solusi jangka pendek untuk pengadaan obat sangat tergantung kecepatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbekalan farmasi.

"Artinya, belum ada kepastian kapan obat ada. Dan, ini sangat mengganggu pasien," kata Darius.

Ia juga menemukan bahwa ada mekanisme klaim bagi pasien BPJS yang membeli obat di luar apotek bagi obat yang stoknya habis. Mekanisme itu antara lain pejabat siapa yang ditugaskan menerima klaim, kapan dibayar dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayar.

"Hal ini harus segera dibuat agar pasien bisa segera mendapatkan haknya kembali," katanya.

Darius menduga keterlambatan pembayaran obat kepada perusahaan farmasi menjadi sebab belum didistribusikannya sejumlah obat yang dibutuhkan rumah sakit tersebut.

"Bisa saja keterlambatan pengiriman obat disebabkan beban kerja PPK yang merangkap sebagai PPK beberapa program. Jadi, bukan hanya PPK soal perbekalan farmasi saja," kritik Darius.

Darius mengatakan, dia belum bisa menemui direktur karena sejak Jumat pagi direktur berangkat ke Jakarta untuk suatu urusan di kantor Kementerian Kesehatan RI.

"Akan kami koordinasikan dengan direktur agar kami bertemu dan menyampaikan beberapa alternatif jalan keluar. Antara lain, penyediaan PPK yang khusus mengurus perbekalan farmasi dan menyiapkan mekanisme klaim ke pasien," kata Darius.

Ia menambahkan, hasil perbincangan dengan para pasien di loket obat, menyebutkan bahwa kebanyakan pasien tidak tahu kalau obat yang dibeli sendiri di luar apotek rumah sakit dan menjadi tanggungan BPJS bisa diklaim kembali uangnya diganti.

"Kalau banyak pasien mengalami hal ini, maka kondisi ini sangat merugikan pasien karena meski telah membayar iuran BPJS, tetapi tetap membeli obat," kata Darius. (vel)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved