Politik Koran Bekas

Oleh: Dominggus Elcid Li
Anggota Forum Academia NTT

MEMBACA berita tahun 2016 seperti kita sedang membaca seluruh ringkasan narasi panjang surat kabar pasca Soeharto. Cita-cita reformasi seolah berjalan di tempat. Lucu dan getir terlipat jadi satu. Perubahan mendasar yang diharapkan ditawan mekanisme pasar.

Di tahun 2016 atau 18 tahun setelah Presiden Soeharto mundur upaya untuk melihat kembali proses reformasi di Indonesia dilakukan dari berbagai kota di Indonesia --termasuk di Kupang. Jika di era Orde Baru, partai politik non Golkar dan ABRI dipasung, maka kini di era multi partai turut ditandai dengan menguatnya jalur politik per orangan atau non partai.

Fenomena menguatnya politik warga cenderung sempat membuat gamang elite partai di Ibukota. Contohnya tarik ulur Ahok, Teman Ahok, dan PDIP maupun partai-partai politik lain seperti Nasdem dan Golkar sebagai bumbunya, merupakan tema umum dalam beberapa bulan terakhir.

Relasi partai politik dan politik warga sempat diletakkan dalam posisi antagonis. Politik warga dianggap oleh PDIP sebagai bentuk deparpolisasi, sedangkan 'harapan perubahan' yang disampaikan oleh warga yang tergabung dalam 'Teman Ahok' tidak terbaca.

Fenomena ini menunjukkan 'politik populer' sedang berada di simpang jalan, di antara kendali partai politik, berada di tangan warga, pemodal, maupun aktor utama. Meskipun jika dilihat lebih jauh relasi antara Ahok dan Teman Ahok, relasinya adalah relasi asimetris, dimana Ahok menjadi figur yang 'paling berkuasa'. Artinya apa pun seruan Ahok cenderung tidak ada yang dapat membantah. Baginya pola pembangunan partisipatoris dianggap membuang-buang waktu, kompleksnya persoalan kaum miskin kota dijawab dengan tangan tentara, dan donasi taipan.

Di sisi lain, sebagian pendukung 'politik tangan besi' menganggap kompleksitas persoalan di Ibukota memang membutuhkan orang kuat agar otoritas pemerintahan DKI dapat dirasakan kembali. Agar ada order di Ibukota. Selain itu modernisasi pemukiman kumuh mutlak diadakan tanpa dialog sebab efisiensi waktu adalah kunci dari gerak maju. Pola ini agak mirip dengan apa yang dilakukan berbagai pemerintah kota di RRC: bongkar, ratakan dengan tanah, dan bangun baru.

Membaca Tanda Perubahan
Kemampuan untuk membaca tanda perubahan merupakan salah satu kunci kepemimpinan. Mulai dari kepemimpinan di dalam institusi agama, partai politik dan dalam klan rumah suku. Kemampuan membaca dan mewujudkan perubahan merupakan kata kunci untuk menjelaskan soal kondisi yang diharapkan.

Posisi seorang pemimpin publik terletak pada kemampuannya untuk mewujudkan perubahan, sekaligus mendengarkan apa harapan commune. Tarik ulur antara individu (the 'I' (saya)) dan commune merupakan tantangan tetap. Di satu sisi seorang pemimpin adalah pucuk puncak pengambilan keputusan, di saat yang sama ia harus mampu menerjemahkan harapan warga dan mengantisipasi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Tak hanya itu, seorang pemimpin publik harus cakap berdialog dengan berbagai komunitas yang ada, dengan dirinya dan semesta yang tak terbatas.

Setiap generasi memiliki struktur tanda tersendiri dalam memaknai peran publik. Setiap generasi memiliki harapan serupa apa karakter commune idealnya. Setiap generasi perlu mencoba mengerjakan apa yang dianggapnya terbaik dengan tetap melakukan kalkulasi apa yang mungkin ditempuh dalam konteks sosial. Setiap generasi perlu tiba pada substansi yang menjadi titik pijak perubahan sosial di zamannya.

Demokrasi di era 'lapar visual' butuh panggung dengan pencitraan sebagai logonya. Biaya tinggi demokrasi tercipta dari proses dramaturgi kampanye. Orang tidak lagi melihat isi dan mencoba kritis, tetapi aksi teatrikal visual langsung dianggap sebagai syarat tetap dan telah menjadi gerak mekanis yang tidak perlu dipikirkan ulang. Kondisi kurang tenaga dalam menjalin relasi antarmanusia dalam proses perwakilan cenderung langsung ditukar menjadi relasi ekonomi.

Gerak avant garde tidak mungkin tercipta, tidak mungkin dilakukan berdasarkan hafalan atau sekedar memindahkan nama dari tempat lain. Dalam kategori yang sama para tukang survei (pollster) pun tak lebih dari burung nazar berdasi. Dampak lebih lanjut dari komodifikasi pengetahuan jenis ini kerusakannya memang tidak terlihat langsung, tetapi jangka panjang.

Kritik dan Transisi Abadi
Korupsi bukanlah peristiwa individual, tetapi peristiwa kolektif. Tersangka atau terduga korupsi mungkin individu, tetapi jejaring korupsi melibatkan keluarga, kawan main, klan, organisasi, dan institusi. Dalam berbagai level pembenaran, korupsi terjadi di dua aras. Pertama, uang korupsi diterima dengan anggapan bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan sehingga prinsip greater good dipakai. Meskipun konteks greater good di sini tetaplah eksklusif. Lagi pula korupsi dalam konteks NTT bukan merupakan aksi hedonis, tetapi aksi 'makan bersama'.

Kedua, logika pasar dipakai dengan menekankan logika ekonomi (baca: cost and benefit) sebagai hukum tertinggi dan melepaskan tanggung jawab moral. Alibinya jika 'kesempatan' ini tidak diambil, ada pihak lain yang mengambil. Sehingga tidak jarang kita lihat institusi yang sama yang mengecam korupsi maupun koruptor, ada dalam jaringan ekonomi yang sama. Mengambil dari kantung yang sama bahkan secara legal.

Kedua alibi di atas menempatkan individu (agent) bukan sebagai titik final. Bahkan penentang koruptor bisa dianggap absurd, karena kemiskinan absolut selalu dijawab dengan tindakan karitatif temporer yang sifatnya darurat--artinya tolong atau mati. Paradoks ini terjadi karena tindakan karitatif maupun nalar ekonomi dampak positifnya senantiasa dilihat dalam kacamata sistem, sementara dampak korupsi hanya dilihat dalam rantai pendek orang per orangan. Bahkan menerima atau meneruskan pemberian dari koruptor juga dimaknai sebagai 'pengorbanan diri'. Bukankah kita harus makan dari tangan yang bekerja dan bukan dari tangan yang mengemis?