Opini

Penguatan Peran Civil Society Sebagai Usaha Deradikalisasi

Dunia yang semakin datar membuat interkonektivitas di dunia semakin terasa.

Penguatan Peran Civil Society Sebagai Usaha Deradikalisasi
http://jalandamai.org
Ilustrasi Deradikalisasi 

Oleh: Paskalis Alfinos Toda
Mahasiswa Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia

ERA globalisasi memunculkan fenomena uniformitas dan similaritas di berbagai belahan dunia. Perkembangan globalisasi saat ini dalam pengertian Friedman tengah mamasuki fase 3.0. Di dalam varian globalisasi 3.0, individu dan kelompok individu dapat secara mudah berada dan terhubung pada kondisi global yang disebut sebagai flat world platform. Metafora untuk menggambarkan dunia saat ini adalah sebagai dunia yang datar -the world is flat (Friedman, 2002:9). Dunia yang semakin datar membuat interkonektivitas di dunia semakin terasa.

Berbagai perkembangan dan kemudahan yang ada di dalam globalisasi membawa dampak ambivalensi perspektif. Bahkan secara khusus, dalam urusan bernegara dan berbangsa, eksistensi globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus peluang. Terkait dengan ekses negatif, globalisasi dapat digunakan oleh kelompok-kelompok radikal dalam menyebarluaskan nilai-nilai kekerasan, teror, dan tindakan anarkis. Hal ini akan menjadi kotak pandora apalagi kita hidup di dalam era yang oleh kalangan kosmopolitan disebut sebagai era neomediavalisme dimana loyalitas manusia berbentuk jamak (Linklater, 2014: 506-507). Kemudahan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan oleh kelompok radikal untuk menarik simpati dari pengikut-pengikutnya dan mempengaruhi publik misalnya melalui media internet. Perkembangan kelompok radikal seperti kelompok teroris dapat berkembang dengan cepat di era saat ini. Perkembangan kelompok radikal, tidak hanya dapat terjadi pada level domestik, tetapi juga pada level transnasional, bahkan global.

Diskursus Radikalisasi
Timbulnya kelompok radikal dapat disebabkan karena negara gagal (fail state) dan negara lemah (weak state). Ketidakamanan negara dapat berdampak pada ketidakamanan bagi masyarakat dan individu. United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan keamanan insani (human security) sebagai freedom from fear dan freedom from want. Keamanan ini berorientasi terhadap keamanan insan manusia. Negara sebagai aktor dominan harus dapat menjamin keamanan insani bagi masyarakatnya secara khusus dari pengaruh kelompok radikal. Kehadiran kelompok radikal di berbagai negara misalnya dalam konteks negara Irak dan Suriah justru terjadi karena kedua negara ini tengah berada pada instabilitas dalam hal politik, ekonomi, dan sosial yang massif (state insecurity). Negara yang berada dalam kondisi yang tidak aman akan sulit dalam menjaga keamanan insani masyarakat.

Eksistensi kelompok radikal merupakan identitas yang oleh Castells disebut sebagai resisten identity (2010:8). Identitas resisten merupakan identitas yang menantangi identitas yang terlegitimasi seperti negara yang berdaulat. Kemudian, dalam buku Clash of Civilizations and The Remaking of World Order, Samuel Huntington memberikan pemahaman bahwa akan terjadi benturan peradaban (1996). Ia berpendapat bahwa konflik antar peradaban akan mendominasi politik dunia global. Ia membagi peradaban ke dalam beberapa peradaban yakni Sinik, Jepang, Hindu, Islam, Ortodoks, Barat (western), Amerika Latin, dan Afirika. Menurut Huntington, konflik internasional akan lebih disebabkan oleh kultur daripada persoalan ideologi atau ekonomi.
Tesis Huntington ini dapat dikritik dari fenomena empiris bahwa konflik perbadaban masihlah berupa tesis karena justru di era saat ini konflik dapat disebabkan oleh kelompok radikal yang biasanya mengemban ideologi tertentu atau dengan membawa nama Tuhan di dalam perang yang sering merupakan praktik semangat religius yang salah. Misalnya dalam konteks kelompok teroris ISIS yang menantangi konstruksi sistem Westphalia dengan negara sebagai aktor utama (di Irak dan Suriah) dengan ideologi takfiri yang mengkafirkan kelompok lain.

Berbeda dengan Huntington, menurut Fukuyama ideologi mempunyai peran yang signifikan. Fukuyama beranggapan bahwa pada saat ini tidak ada satupun ideologi yang dapat menandingi liberalisme. Akhir dari sejarah menurutnya ditandai dengan adanya homogenitas negara dalam praktik demokrasi liberal dalam politik dan ekonomi. Liberalisme menjadi bentuk akhir dari pemerintahan umat manusia (1992). Dalam konteks kontemporer pendapat Fukuyama menurut penulis dapat dibenarkan karena dengan adanya ketergantungan antar berbagai negara dalam multiaspek membuat "kran" liberalisasi sering atau harus dibuka. Namun, jika melihat fenomena empiris ideologi, liberalisme tidak menjadi suatu ideologi pemenang karena kalangan radikal sering menggunakan ideologi kekerasan, ultra nasionalisme, dan semangat religius yang sempit. Dengan demikian, liberalisasi bukanlah menjadi suatu ideologi pemenang karena masih mendapatkan resistensi dari ideologi yang lain.

Deradikalisasi & Civil Society
Upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan upaya pemaksaan (coercive) dan penangkalan (dettrence) melalui sistem pertahanan dan keamanan negara (hard power). Namun yang tidak kalah penting adalah meng-counter radikalisasi dapat dilakukan dengan adanya civic engagement. Menurut penulis, meskipun kelompok radikal merupakan ancaman nyata bagi negara, tetapi kelompok tersebut juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat (society). Maka, upaya deradikalisasi seharusnya tidak semata menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tugas semua pihak termasuk aktor civil society (masyarakat madani), baik sebagai individu maupun sebagai institusi (organisasi, LSM, kelompok penekan).

Eksistensi civil society (masyarakat madani) merupakan aktor sektor ketiga yang mengimbangi dan mengurangi dominasi sektor pertama (negara) dan sektor kedua (pasar). Civil society penting karena aktor masyarakat madani biasanya berfungsi dalam mengurangi bahaya apatisme akar rumput. Dalam konteks deradikalisasi, kehadiran civil society penting karena biasanya kelompok radikal justru berkembang pada level masyarakat dan eksistensi civil society justru berada pada level masyarakat akar rumput.

Perlu adanya penguatan peran civil society di dalam upaya deradikalisasi. Ada beberapa tindakan preventif dan kuratif yang dapat dilakukan oleh civil society. Pertama, terus mengkonstruksikan pemahaman ideologi Pancasila sebagai the living ideology Indonesia secara khusus melalui media sosial. Kedua, peran pemuka agama dalam mengajarkan nilai-nilai kasih dan kebajikan sehingga agama tidak dipolitisasi atau menjadi agama politis. Ketiga, peran civil society untuk membentuk gerakan dan jejaring pada tingkatan lokal dan provinsial sebagai third sector dalam membantu usaha negara membendung pengaruh radikalisasi di bumi pertiwi. Pembentukan jejaring solidaritas oleh civil society merupakan suatu hal yang signifikan karena civil society merupakan aktor emansipatif dan aktor privat yang mengejar tujuan publik.

Di era kontemporer, negara bukan lagi seperti kotak hitam. Di dalam negara terdapat aktor-aktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Civil society dapat berperan dalam memberikan ide-ide konstruktif di dalam memperjuangkan deradikalisasi dalam membantu tugas negara. Meminjam perkataan Castells, "power are people's mind" (2010:425). Penyelesaian permasalahan radikalisasi dapat terjadi tanpa adanya pertumpahan darah melalui pendekatan soft power misalnya melalui persuasi, dialog, seminar, dan diskusi. Civil society dalam hal ini dapat berperan dalam mengusahakan pendekatan deradikalisasi yang lebih mengedepankan soft power.

Kolaborasi antara berbagai stakeholder yang ada di Indonesia dalam deradikalisasi merupakan manifestasi dari apa yang disebut Nye sebagai smart power yang merupakan penggabungan antara hard power dan soft power (Nye, 2004:32). Kolaborasi antara aktor negara dan non negara dalam upaya deradikalisasi akan membuat stabilitas negara semakin lebih memungkinkan. Membangun negara yang kuat (strong state) akan membuat negara dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara tersebut termasuk dari ancaman bahaya kelompok radikal. Untuk membangun negara yang kuat, kolaborasi antara aktor negara dan non negara dalam hal ini civil society menjadi hal yang penting.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved