Sudan Tak Menyerah Perjuangkan Sanksi-sanksi AS Dicabut

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir telah datang ke Indonesia baru-baru ini dan menjadi tamu yang diundang Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah Sudan menggarisbawahi bahwa undangan tersebut merupakan mandat yang harus dilakukan Sekjen OKI dan Presiden Indonesia sebagai kepala negara tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI kepada seluruh anggota sah OKI.

Sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif di Jakarta Convention Center, 6--7 Maret lalu, Indonesia telah mengundang 56 negara anggota OKI, termasuk Sudan dan empat negara peninjau.

Dalam satu pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyesalkan kehadiran Presiden Bashir dalam KTT itu. AS prihatin karena Bashir masuk dalam daftar penjahat perang Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat penangkapan baginya atas tuntutan genosida dan kejahatan lainnya di wilayah barat Darfur, sebuah tuduhan yang dia bantah.

Bashir, 71 tahun, terpilih kembali menjadi Presiden Sudan setelah menang telak dalam pemilu yang diumumkan hasilnya pada bulan April tahun lalu. Tahun ini dia sudah memimpin negara itu selama 33 tahun. Bashir telah memimpin Sudan sejak 1989, saat dia memimpin kudeta militer tidak berdarah yang menggulingkan Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi.

Sebelum pemilihan umum kali ini, dia telah memenangi tiga pemilihan presiden berturut-turut. Sudan menghadapi pemberontakan di wilayah Darfur sejak 2003 dan separatisme terpisah di Blue Nile serta Kordofan Selatan sejak berpisah dengan Sudan Selatan pada tahun 2011.

AS telah memberlakukan sanksi-sanksi atas Sudan sejak 1997 dan memasukkan negara Afrika tersebut ke dalam daftar negara yang menaja terorisme.

Pada bulan November 2012, Sudan menyampaikan kembali seruan untuk mengadakan pembicaraan serius mengenai diakhirnya dan dicabutnya Khartoum dari daftar tersebut kendati Presiden AS Barack Obama memperpanjang embargo perdagangan bulan itu.

Pemerintah Sudan telah mendesak AS agar mempertimbangkan kembali sanksi sepihaknya atas Sudan dan memandang bahwa sanksi itu merugikan rakyatnya serta memengaruhi kondisi ekonomi negeri itu.

Berdasarkan informasi yang diterima Antara dari kedubes Sudan di Jakarta, jutaan warga Sudan terkena dampak dari sanksi di sektor keuangan, misalnya. Keluarga-keluarga dan individu-individu Sudan dari bagian utara, selatan, timur, dan barat negara itu tidak dapat menerima langsung aliran "remittance" dari anggota keluarga mereka yang bekerja di luar negeri.

Sudah dapat dibayangkan bagaimana sengsara dan malapetaka yang dihadapi jutaan warga Sudan atas perencanaan keluarga dan anggaran jutaan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, biaya sekolah, dan kesehatan, atau pengeluaran lain yang tak terduga.

Sektor-sektor lain yang terkena dampak sanksi-sanksi AS ialah pertanian, transportasi, kesehatan, serta teknologi komunikasi dan informasi.

Dukungan bagi pencabutan sanksi-sanksi ekonomi atas Sudan juga datang dari Liga Arab yang menyerukan dan berjanji akan mendesak usaha-usaha lagi dengan grup-grup penyedia dana dan organisasi-organisasi internasional untuk mendukung ekonomi Sudan dan membatalkan utang-utang luar negerinya.

Liga itu sebagaimana dikutip Sudan Tribune (11/3) menolak sebuah larangan pembelian atau penyewaan pesawat-pesawat dan suku cadang kepada Sudan dengan menyatakan bahwa larangan tersebut mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan sipil.

Sejumlah wartawan Indonesia yang diundang pemerintah Sudan untuk meliputi pemilihan umum pada bulan April 2015 merasa "ketar-ketir" tatkala pulang dari kunjungan di Al-Fashir, Darfur, menumpang sebuah pesawat komersial Sudan Air. "Wah, kita naik pesawat seperti bus tua yang diberi sayap," ujar seorang wartawan kepada empat koleganya setiba di Khartoum.