Media dan Konflik Keberagaman

Demokratisasi Media
Ikhwal yang dibicarakan, yaitu mengenai bagaimana media harus "berposisi" secara netral di tengah lautan persoalan atau prahara intoleransi di Indonesia, oleh M. Damm, agaknya cukup relevan untuk didudukkan dalam konteks demokratisasi. Sejatinya, dalam masyarakat plural (multikultural) seperti Indonesia, sistem demokrasi adalah cara terbaik dari sekian banyak ideologi terburuk yang pernah ada (prinsip minus malum).

Dalam demokrasi, idealnya, kemajemukan pandangan adalah hal yang baik, bahkan dirayakan. Namun dalam merayakan hal ini, demokrasi pun memiliki paradoksnya sendiri. Di satu sisi, ia memfasilitasi pengakomodasian kemajemukan tersebut. Di sisi lain, demokrasi justru ada untuk memfasilitasi "pertengkarannya".

Lantaran sebagai sistem, ia ada justru untuk memelihara perbedaan dan persinggungan antargagasan; hanya saja, persinggungan itu difasilitasi sedemikian rupa, sehingga mewujud sebagai percakapan dan perdebatan rasional, bukan lagi "adu pukul", "saling bunuh", atau saling "serang" dan semacamnya. Dalam semangat ini pula, sebenarnya, media massa mesti mengambil peran yang amat sentral. Justru dalam kemajemukan itu media menunjukkan bagaimana 'taring'-nya untuk hadir sebagai pengontrol sosial.

Di masa kita sekarang, media massa (dan juga media sosial) merupakan salah satu lokus utama pembentukan ranah publik. Ranah publik sendiri menjadi tempat di mana setiap orang dipersilakan menyuarakan pandangan dan berupaya memengaruhi orang lain untuk menyepakati pandangannya. Media dan demokrasi sejatinya merupakan tali persandingan yang erat.

Dalam situasi di mana ranah publik mengalami distorsi (semacam penyimpangan), penulis mengira bahwa salah satu efeknya, terjadi di tataran "psikososial", di mana publik perlahan-lahan "diajari" untuk membuat "putusan" sebelum menimbang secara rasional suatu perkara atau perbedaan pandangan. Seolah kita semua diajari untuk memutuskan terlebih dahulu sesuatu itu benar atau salah, baru kemudian mencari tahu tentang duduk perkaranya.

Kondisi psikologis dalam melakukan penilaian semacam ini, pada gilirannya membuat situasi mental kita "tidak siap" untuk menanggapi yang berbeda itu secara terbuka, adil, dan tanpa prasangka. Dalam kasus semacam Ahok, kegencaran media yang memberitakan penolakan terhadapnya justru akan memengaruhi emosi massa untuk mendukung pesan yang dimainkan "lawan-nya".

Media massa akan berperan secara positif dalam menghadapi fenomena intoleransi, hanya jika fungsi deliberatifnya dipulihkan dari berbagai macam distorsi. Kesadaran internal media sebagai instrumen kontrol sosial mutlak perlu, dan bukan hadir sebagai "silet" yang meruncing emosi dan opini publik. Dengan menyalakan "pelita" demokrasinya, media akan tampil sebagai "kekuasaan keempat", di belakang trias politica: eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang mampu mengawas gerak-gerik, bukan saja para elite, tetapi bisa saja masyarakat pada umumnya. Apalagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia akhir-akhir ini sedang mengalami goncangan hebat karena tidak punya kredibilitas.

Dalam masyarakat modern, dengan segala kompleksitas dan kemajemukannya (seperti Indonesia), mengikuti pemikiran Jurgen Habermas, hanya dapat diintegrasikan melalui tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif sendiri hanya bisa terjadi dalam iklim demokrasi, di luar itu sebuah universalitas konsensus mesti dipertanyakan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus tanpa privatisasi kebenaran.

Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti, bukan untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan. Netralitas media, sebagai wadah yang mengkomunikasikan bahasa (dunia) kehidupan masyarakat, mesti dikedepankan untuk menciptakan iklim demokrasi, di mana di dalamnya dirayakan semua kemajemukan itu: ideologi, gagasan, budaya, tradisi, dan SARA.*