Gubernur NTT Heran DAK Infrastruktur Menurun Drastis

POS KUPANG.COM, KUPANG -Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya heran Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dari pemerintah pusat untuk NTT menurun drastis dari Rp 62 miliar lebih pada tahun 2015 menjadi Rp 15 miliar lebih pada tahun 2016.

Atas kenyataan ini, gubernur berjanji segera berkomunikasi dengan kementerian terkait termasuk Presiden Joko Widodo agar melihat kembali postur DAK itu. Sebab pembangunan infrastruktur di NTT sebagai daerah kepulauan ini tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disampaikan Gubernur Lebu Raya seusai mengikuti acara peringatan Hari Bakti PU tingkat Provinsi NTT di Kupang, Kamis (3/12/2015) pagi.

Gubernur mengakui penurunan DAK tahun 2016 itu sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk menata infrastruktur jalan di NTT. "Kita punya jalan provinsi 2.400 kilometer. Kalau andalkan APBD tentu sangat lamban. Untuk itu kita minta dukungan pemerintah pusat, bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian terkait supaya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan jalan provinsi," kata Frans.

Ditanya mengapa DAK untuk NTT menurun drastis, Gubernur Frans mengatakan, "Ya itu keputusannya di sana (pemerintah pusat, Red). Kita masih upayakan untuk dibicarakan lagi. Karena dari segi kriteria kita berhak mendapatkan DAK, apalagi kita provinsi kepulauan." Frans Lebu Raya optimistis dalam rapat perubahaan APBN 2016, pemerintah pusat akan perhatikan masukan dari pemerintah NTT.

Apakah ini disebabkan kurangnya komunikasi antara gubernur dengan para wakil rakyat asal NTT di Senayan (DPD dan DPR RI), sambil tertawa gubernur berkata, "Tidak juga. Komunikasi tetap jalan. Pasti mereka juga akan bantu mencari solusi."

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Ir.Fary Djemi Francis menyatakan siap berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang menangani DAK tersebut. Menurut Fary, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus kepada provinsi kepulauan seperti NTT ini.

"Nanti kita agendakan waktu untuk audiens dengan Menteri Keuangan agar sama-sama perjuangkan. Ini persoalan menarik. Komisi V tidak bahas soal DAK karena transfer langsung dari Kementerian Keuangan ke daerah," kata Fary.
Sebagai wakil NTT yang duduk di komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, jelas Farry, pihaknya tidak pernah tinggal diam.

"Kita tidak pernah diam. Kita terus perjuangkan agar ada perhatian khusus ke NTT. Untuk tahun 2016 melalui Kementerian PU ada alokasi dana Rp 1,2 triliun dan nanti pada perubahan bisa saja ditambah lagi. Dari total ini, dana Rp 400 miliar diberikan untuk intervensi daerah. Lalu dibilang kita tidak perjuangkan untuk daerah, mana yang tidak kita perjuangkan? Makanya saya datang sendiri di HUT PU untuk klarifikasi apa yang disampaikan kepala Dinas PU NTT. Ditanya anggota DPR RI di mana, maka ini yang saya jelaskan," kata Fary.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT bertanya-tanya apa sebenarnya pertimbangan pemerintah pusat sehingga DAK Infrastruktur untuk NTT tahun 2016 menurun. Padahal dari segi syarat dan ketentuan NTT berhak mendapatkannya.

"Menurut saya, alokasi DAK Bidang Infrastruktur NTT tahun 2016 ini aneh. Karena dari segi syarat dan ketentuan kita berhak mendapatkannya. Tapi kok begini, ada apa ini?" kata Andre ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/11/2015) lalu.

Andre menyebutkan, DAK infrastruktur transportasi jalan untuk NTT pada tahun 2016 sebesar Rp 15.816.820.000. Jumlah itu turun jauh dibandingkan tahun 2015 Rp 62 miliar lebih. "Panjang jalan bertambah tapi alokasi DAK untuk reguler turun dari Rp 62 miliar lebih menjadi Rp 15 miliar lebih. Ada apa ini sebenarnya? Ini yang saya sebut aneh," kata Andre. (yon)