Anomali DAK 2016 dan Strategi Manfaatkan Momentum

Manfaatkan Momentum
Akhir-akhir ini kita semua ribut tentang membangun Jembatan Palmerah. Karena jalan-jalan kita di NTT masih banyak yang rusak. Lalu kenapa jembatan belum dibangun pun, NTT punya DAK turun. Bahkan DAK Afirmasi nol. Ada apa ini semua? Itu juga buat saya anomali. (lihat tren alokasi DAK Infrastruktur Sub Bidang Jalan Tahun 2012 2016).

Karena itu, daripada mempersoalkan anomali yang belum ada jawabannya, lebih baik ciptakan strategi momentum. Apa itu strategi momentum? Pertama, membangun sesuatu yang mercusuar, seperti Jembatan Palmerah. Atau mungkin membangun pelabuhan peti kemas di Manggarai, membangun lapangan udara, mendukung pembangunan 7 (tujuh) bendungan, dll. Itu strategi menciptakan momentum. Karena toh tidak ada pengaruhnya dengan DAU dan DAK.

Sinyalemen Bapak Gubernur (NTT) beberapa waktu lalu di salah satu media bahwa membangun atau tidak membangun Jembatan Palmerah tidak ada pengaruhnya terhadap pagu DAU dan DAK ternyata terbukti. Kita belum bangun Jembatan Palmerah, tapi pagu DAU dan DAK kita sudah turun. Justru DAK untuk infrastruktur. Artinya, tidak ada pengaruhnya.
Kedua, strategi memanfaatkan momentum hubungan baik Gubernur dengan Presiden, Gubernur dengan Menteri PU. Bahwa memang ada Ketua DPR RI dan Ketua Komisi V DPR RI dari NTT sebenarnya merupakan anomali, karena sebenarnya mereka tidak mengawal apa yang menjadi hak daerah NTT.

Artinya, mereka selama ini berteriak, tapi kok selama ini tidak signifikan dengan apa yang kita terima. Buat saya publik harus tahu itu. Dengan kata lain kita mempertanyakan apa yang sedang diperjuangkan oleh DPR kita untuk pembangunan di NTT dengan adanya anomali-anomali tadi. Dimana 13 orang DPR asal NTT dan empat senator asal NTT? Padahal nyata kebijakan pusat tertuang dalam Nawa Cita, tertuang dalam UU 23, terus ada SPM yang harus kami kejar, tapi tidak diikuti dengan kebjakan anggaran. Menurut saya ini merupakan anomali.

Jadi jangan hanya bilang DPR boleh menyalahkan kami karena bangun Jembatan Palmerah. Justru (minta maaf) saya pertanyakan peran mereka. Kalau mereka (DPR dan senator) tersinggung, maka tersinggunglah kepada pemerintah pusat. Karena faktanya tidak signifikan posisi mereka sebagai wakil rakyat NTT. Ternyata tidak signifikan alokasi kebijakan anggaran. Kita tidak usah omong Jembatan Palmerah. Kita bicara pagu DAU dan DAK saja yang sebenarnya hak kita begini kok. Jadi itu yang semestinya dipublish.

Sebagai Kepala Dinas PU Provinsi NTT yang tahu akan kebutuhan infrastruktur, saya pertanyakan peran DPR dan senator ini. Saya mengharapkan mereka tergugah. Mungkin saja mereka tidak ikut dalam proses ini.

Tidak efektifnya forum pemerintah provinsi dengan forum legislator yang sempat ada kini sudah terbukti dengan kebijakan politik anggaran yang tidak mengacu kepada norma. Kita belum berbicara soal mereka berbuat lebih. Kita bicara soal normatif. Normatif saja tidak. Bagaimana kita minta mereka berbuat lebih. Sementara posisi strategis mereka pegang. Kenapa posisi mereka tidak ditunjukkan secara signifikan dalam politik anggaran?

Merespons anomali DAK ini, Gubernur NTT telah bersurat kepada presiden dan menjelaskan tentang apa yang saya sebut anomali ini. Tembusan surat Gubernur NTT juga disampaikan kepada semua pihak, termasuk wakil rakyat NTT. Kita berharap ini menjadi perhatian sehingga menghilangkan semua anomali. (*)

Tren Alokasi DAK untuk Jalan Tahun 2012 - 2016:
2012 : Rp 24.095.860.000
2013 : Rp 26.495.910.000
2014 : Rp 23.671.920.000
2015 : Rp 61.237.690.000
2016 : Rp 15.816.820.000