Menteri ESDM Sudirman Said yang Blakblakan Soal Freeport

Bentuk tekanan politik yang dialami seperti apa?

Sudirman:

Saya kira semuanya tahu bahwa Freeport adalah usaha yang sangat besar dan 1,9 miliar dollar AS itu spending yang standar setiap tahun yang mesti dibagi, dikeluarkan. Itu artinya ada uang yang lumayan besar. Para pihak yang selama ini berkepentingan dengan keberadaan Freeport sudah pasti berusaha mendapatkannya, itu yang paling minimal.

Tetapi, di luar itu kita punya cerita reputasi Freeport itu sangat panjang. Bahkan, kami lihat kontrak-kontrak yang sekarang ada di tangan, yang sekarang menjadi beban pemerintah. Itu menjadi sangat menarik. Karena misalnya bagaimana mungkin ada pasal yang menyebutkan Freeport bisa meminta perpanjangan kapan saja dan pemerintah tidak bisa menunda apabila tidak ada hal-hal yang tidak masuk akal.

Dalam wawancara Budiman Tanuredjo dengan Presiden Joko Widodo terkait satu tahun pemerintahan, Presiden menegaskan, "Jika kita menguasai produksi (Freeport), tetapi bagaimana dengan pemasarannya dengan jutaan ton? Apakah kita punya kemampuan? Jaringan kita? Membuat jaringan marketing seperti itu tidak gampang. Royalti untuk pemerintah harus meningkat dan pada posisi wajar. Hitung-hitungannya belum diberikan kementerian. Tetapi, jangan kita diatur-atur. Kita yang harus mengatur."

Budiman:

Freeport beroperasi sejak 1967. Siapa yang banyak mendapatkan rezeki dari Freeport yang selama 48 tahun masih bercokol di Indonesia?

Sudirman:

Lihat normanya dulu. Normanya kan (dari) setiap usaha itu yang mendapat benefit pertama-tama adalah masyarakat sekitar. Sebab, di sana ada lapangan kerja, ada bisnis ikutan, ada pajak, ada industri, dan macam-macam.

Lalu, orang bicara berapa yang dikeruk pihak Amerika. Itu, kan, konsekuensi dari perjanjian apa pun. Makin kuat kita menulis perjanjian dengan pihak kontraktor dan developer, Indonesia makin mendapatkan banyak. Tetapi, kan, situasi sekarang itu merupakan hasil kontrak yang dibuat di masa lalu.

Tugas kita adalah bagaimana meluruskan atau memaksimalkan benefit ke depan. Karena itu, proses negosiasi diatur untuk mendapatkan benefit. Misalnya kita ingin sebagian wilayah dilepas dan kita mendapatkan itu. Dari 200.000 hektar, sebanyak 120.000 hektar kita ambil alih kembali. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan konten lokal. Kita ingin setiap tahun konten lokalnya naik.

Budiman:

Sekarang posisinya bagaimana?

Sudirman:

Sekarang sudah 70 persen dan kalau jasa lebih tinggi. Akan tetapi, kita ingin (itu) semakin ditingkatkan. Dalam keadaan normal, di mana produksinya semakin meningkat, di masa lalu kita bisa mendapatkan Rp 12 triliun setahun, dari pajak, royalti, dan lainnya. Sekarang (nilainya) mungkin separuh akibat produksi turun dan harga juga turun.