Kegagalan Internal Partai Politik, Kehancuran Demokrasi

Oleh Herman Seran, Warga Kabupaten Kupang dan anggota Forum Academia NTT

PARTAI  politik gagal mengemban perannya sebagai institusi penyalur aspirasi politik di Indonesia. Kegagalan ini secara iteratif melumpuhkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia, yakni kesejahteraan bangsa yang berkeadilan sosial.

Setidaknya ada dua penyebab kegagalan internal partai politik, yakni pengkhianatan terhadap idiologi partai dan kegagalan kaderisasi internal partai. Akibat dari pilihan oportunis elit partai dan kemandulan kaderisasi ini berdampak pada kegagalan partai dan kegagalan demokrasi.

Tulisan ini bermaksud memberi argumentasi tentang penyebab kegagalan di atas. Berikutnya akan membahas dampak kegagalan tersebut pada partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya penegasan ulang tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dan negara untuk menyelamatkan demokrasi demi perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Pilihan Oportunistik Partai Politik
Oportunisme partai politik menyebabkan kesetiaan pada idiologi partai terkesampingkan dalam kebijakan dan praktek partai di jagat perpolitikan Indonesia. Orientasi instan ini juga menyebabkan partai mengabaikan perannya sebagai wahana penggemblengan calon-calon pemimpin yang berkarakter.

Kegagalan ini menjadikan partai politik hanya sekadar mayat yang dirasuki setan kepentingan pribadi dan golongan. Partai hanya sekadar zombie politik yang bergentayangan menggerogoti sistem demokrasi kita.

Pertama, partai politik kita sekarang, pada umumnya tidak menunjukkan platform dan idiologi yang jelas, bahkan cenderung mengabdi pada kepentingan jangka pendek. Hampir semua  partai politik gagal mengusung visi dan misi politiknya dalam pilihan-pilihan strategis mereka. Pengkhianatan visi dan misi partai ini jamak terlihat dalam keputusan-keputusan krusial seperti koalisi partai dan ketidakselarasan kebijakan antara dewan pimpinan pusat dan daerah. Contoh klasik kasus ini adalah partai beridiologi nasionalis PDIP Perjuangan yang mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi di tingkat nasional, misalnya, dalam prakteknya berkoalisi dengan partai penguasa di daerah atau partai yang beridiologi bukan nasionalis. Contoh ini menegaskan bahwa idiologi dan kebijakan umum partai hanyalah sekadar slogan, dan pada akhirnya kepentinganlah yang mengontrol kebijakan dan keputusan partai pada tingkat operasional.

Pilihan oportunis lainnya adalah perhatian yang rendah terhadap peran partai politik sebagai kawah candradimuka kepemimpinan politik di tingkat lokal maupun nasional. Partai politik hanya sekadar kendaraan bagi para petualang dan dinasti politik yang mengandalkan uang dan nama besar. Partai sering mengkhianati para kadernya yang 'berkeringat' dan berpaling kepada figur-figur yang 'berminyak' di luar partai seperti pengusaha, artis, birokrat maupun perwira. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau kebanyakan pemimpin politik tidak dibesarkan oleh partai, kecuali mereka yang memiliki ikatan keluarga dengan pengurus teras partai. Sebaliknya, kader partai bisa mengkhianati partai untuk mencari jabatan politik, setali tiga uang dengan partai yang sering mengangkangi kadernya dan mengarbit figur di luar partai.

Misalnya, Jusuf Kalla atau Daniel Adoe dari Partai Golkar meninggalkan partainya dan berpasangan dengan orang lain untuk maju dalam pertarungan politik. Anehnya, Jusuf Kalla kemudian dipilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah terpilih menjadi wakil presiden. Idem ditto, Daniel Adoe yang naik menjadi Walikota Kupang, terpilih menjadi Ketua DPC Golkar Kota Kupang setelah Veky Lerrik dilengserkan.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa, pertama, partai politik sekaliber Golkar saja tidak cukup memiliki calon kepemimpinan mumpuni, selain mereka yang pernah meninggalkan partainya walau hanya de facto. Kedua, praktek-praktek di atas kembali menegaskan bahwa tidak ada persahabatan abadi dalam politik kecuali kepentingan, karena itu loyalitas bisa dikalahkan oleh parameter administratif belaka jika itu berhadapan dengan kepentingan.

Keruntuhan bangunan demokrasi
Pada akhirnya peran partai politik telah tereduksi menjadi sekadar wahana politik dagang sapi tempat transaksi jabatan dan proyek. Pada saat yang sama, partai politik mengkhianati perannya sebagai sokoguru demokrasi dan wahana pengkaderan kepemimpinan bangsa. Selanjutnya, pemilihan umum menjadi tidak efektif karena hanya menghabiskan sumberdaya untuk tujuan yang menyimpang, yakni kepentingan oknum elit partai.


Pengkhianatan idiologi dan fungsi partai yang demikian mengkhianati demokrasi, dan secara perlahan tapi pasti, membunuh demokrasi itu sendiri. Mengapa demikian? Pengkhianatan atas peran utama partai politik menyebabkan kegagalan dalam pencapaian tujuan demokrasi. Dampak lanjutannya adalah apatisme warga negara, bahkan bisa mengarah kepada anarki. Gencarnya dan suksesnya calon-calon non partai dalam perebutan kursi kepemimpinan di tingkat lokal dan regional, merupakan bukti degradasi kepercayaan publik atas kemampuan partai mengusung aspirasi rakyat.

Partai politik menjadi kendaraan politik para petualang politik yang bisa datang dan pergi setiap saat. Pembajakan partai oleh para penumpang gelap ini membunuh partai dan melumpuhkan demokrasi. Kader-kader partai yang militan dan loyal tidak mendapat insentif yang cukup untuk setia kepada partai, yang menjajahkan idiologi, menelantarkan suara pemilih dan menafikan kadernya demi kepentingan sesaat. Pada gilirannya,  partai politik tidak lagi diyakini mampu memperjuangkan kepentingan dan tujuan politik mereka. Kenyataan demikian hanya akan menambah barisan 'golput' dan kesangsian akan kemampuan demokrasi untuk membawa kemaslahatan bersama.

Dampak turunan dari oportunisme dan mandegnya kaderisasi partai adalah tersanderanya partai politik oleh pemilik modal dan maraknya kepemimpinan partai berbasis dinasti. Partai yang mengangkangi idiologi sulit mendapatkan dan mempertahankan kader militan, sehingga partai kekurangan figur potensial, yang tertinggal adalah mereka yang terikat emosional dengan elit partai terutama yang memiliki hubungan darah. Kekurangan kader yang berkualitas kembali memaksa partai mencari figur di luar partai yang mampu memikat massa, tanpa ada ikatan emosional pada idiologi dan misi partai. Partai politik akan terus menerus terjebak dalam lingkaran setan oportunisme -- kelemahan kaderisasi internal -- invasi petualang politik - degradasi idiologi-oportunisme.

Reformasi Partai Politik
Jalan keluar untuk menyelamatkan demokrasi adalah memutuskan lingkaran setan yang menggerogoti  partai untuk mengembalikan kepercayaan publik pada demokrasi yang dimotori oleh partai politik sendiri. Elit partai harus mampu meyakinkan publik dan kadernya bahwa partai politik adalah wahana yang handal menyalurkan amanat demokrasi lewat pemilu. Karena itu, partai politik sebagai peserta pemilu harus mampu menjadi corong kepentingan simpatisan dan kader- kadernya. Di sini, kemauan tokoh-tokoh partai untuk kembali kepada partai politik untuk kembali kepada idiologi dan visi partai dan menggembleng kader-kader partai yang berkarakter adalah syarat mutlak.

Sementara pemerintah, untuk mencegah keruntuhan demokrasi, harus mengontrol sepak terjang partai politik yang destruktif dan merugikan bangsa. Revisi sistem kepartaian dan peraturan pemilihan umum menjadi pilihan kritis yang harus dilakukan pemerintah demi masa depan bangsa. Selain menciptakan akuntabilitas partai politik, salah satu yang perlu dipupuk adalah membuka secara luas keran peserta pemilihan umum non partai, bukan hanya di eksekutif tetapi juga di legislatif, termasuk jabatan presiden. Calon-calon legislatif dan eksekutif jalur non partai diharapkan menjadi buffer bagi kesewenang-wenangan partai politik.

Kesimpulannya, kegagalan partai politik akibat pilihan-pilihan oportunistik  yang membelakangi idiologi partai dan mengingkari perannya sebagai wahana penggemblengan calon pemimpin masa depan menghancurkan sistem demokrasi kita. Untuk itu, partai politik dan pemerintah harus berkemauan serius untuk mereformasi peran partai sekaligus sistem perpolitikan kita demi kemaslahatan bangsa. Di antaranya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya kontrol dan koreksi terhadap distorsi dalam sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia. Diharapkan akan kembali terbersit secercah kepercayaan akan kemampuan partai politik sebagai sarana demokrasi yang efektif. Dan sistem demokrasi adalah pilihan terbaik untuk mencapai kesejahteraan Indonesia yang berkeadilan sosial. *