Pemerintah Komit Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pemerintah Komit Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan

POS-KUPANG.COM| BETUN--Percepatan pembangunan kawasan perbatasan merupakan komitmen pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komitmen pengembangan kawasan perbatasan itu terbaca jelas dalam Nawa Cita yang ke-3, yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Hal itu dikatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd, M.Pd pada pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Hotel Ramayana, Betun, Selasa (30/7/2019).

Menurut Gubernur Vicktor, pemerintah pusat telah berkomitmen dan mengambil tindakan berupa penetapan “Nawa Cita” sebagai jalan menuju Indonesia sejahtera.

Keberadaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan merupakan motor penggerak pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan dukungan Pemerintah Provinsi NTT, dinyatakan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, pada misi ke-3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Pemerintah Provinsi, melalui Badan Pengelola Perbatasan diberi tugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis seauai tugas pokok masing-masing.

Menurut Gubernur Vicktor, kondisi kawasan perbatasan di Povinsi NTT masih tergolong daerah tertinggal dan terbelakang, sehingga perlu percepatan pembangunan serta penanganan yang terkoordinir dan sinergis antar berbagai sektor maupun antar tingkat pemerintahan, karena kawasan Perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI.

Pemerintah provinsi perlu melakukan koordinasi dengan semua instansi teknis terkait, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten guna mengidentifikasi berbagai pelaksanaan program kegiatan infrastruktur fisik, pemerintah, ekonomi dan kesejahteraan rakyat perbatasan.

Selain itu mengidentifikasi berbagai permasalahan serta solusi strategisnya demi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekda Malaka, Donatus Bere, SH atas nama Bupati Malaka.

Kegiatan dihadiri Asisten 1 Setda Malaka, Zakharias Nahak, Asisten 3, Yos Parera, pimpinan perangkat daerah, para camat dan kepala desa.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi menyebut Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) adalah program luar biasa. Karena porgram ini sesuai dengan kondisi riil masyarakat Malaka yang mayoitasnya petani.