Marianus Gaharpung: Sikka Raih WTP BPK Bukan Jaminan Bebas Korupsi

Kata Marianus Gaharpung: Kabupaten Sikka Raih WTP BPK Bukan Jaminan bebas korupsi

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Laporan hasil pemeriksaan ( LHP) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI Perwakilan NTT memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) terhadap laporan keuangan Pemda Sikka 2018. Opini WTP tidak menjamin tidak ada kasus korupsi.

"Opini WTP menjadi idaman setiap pengelola keuangan negara. Pejabat kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah berlomba-lomba memperoleh opini WTP. Opini ini salah satu tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintah yang baik," kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Jawa Timur, Marianus Gaharpung, S,H, M,Si, menghubungi POS-KUPANG.COM, Jumat (28/6/2019) di Maumere.

• Presiden Jokowi Kebanjiran Ucapan Selamat dan Dapat Permen dari Donald Trump di KTT G-20

Di beberapa entitas memperoleh opini WTP, kata Marianus, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Ia mencontohkan Kementerian Agama mendapat WTP belakangan ditemukan korupsi. Di Provinsi Sumatera Utara mendapat WTP, tapi Gubernur terlibat korupsi. Kondisi serupa terjadi di beberapa entitas pemerintah.

Menurut Marianus, masyarakat tak mendapat penjelasan yang benar mengenai opini BPK. Mereka menyangka jika WTP tidak ditemukan tindakan pidana korupsi.

• BREAKING NEWS: 10 Pejabat di Sikka Diperiksa Kejaksaan Agung RI

"Kalau ada korupsi maka auditnya pasti salah. Pandangan ini dari sudut ilmu audit tidak tepat. Opini WTP bukan untuk memberikan jaminan tidak ada korupsi," tegas Marianus.

Ia mengajak masyarakat Sikka menyadari opini WTP hanya penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan, bukan jaminan tidak ada korupsi. (laporan reporter pos-kupang.com, eginius mo'a)