Wagub NTT Guting Pita di BPKP Perwakilan NTT

Wagub NTT Guting Pita di BPKP Perwakilan NTT

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi menggunting pita di depan pintu masuk Gedung Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Pengguntingan pita ini sebagai tanda diresmikannya Gedung A dan Aula Kantor Perwakilan BPKP NTT.
Acara peresmian ini berlangsung,Senin (24/6/2019).

Pengguntingan pita ini selain dilakukan Wagub NTT juga oleh Sekretaris Utama BPKP RI, Dadang Kurnia,Ak.MBA.
Acara ini dihadiri Kapolda NTT, Irjen Pol. Raja Erizman, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Hasoloan Manalu , OJK, BPS NTT, Kanwil BPN dan undangan lainnya.

Wagub Josef sebelum menggunting pita mengatakan, kehadiran Perwakilan BPKP NTT bertujuan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di NTT.

Menurut Josef, dalam membangun daerah tentu ada tiga komponen yang harus dibenahi, yakni komponen manusia , sistem dan komponen sarana prasarana.

"Kami berharap kedepan kita semua lebih bersinergi dan saling bekerja sama dalam hal-hal positif untuk mewujudkan masyarakat NTT bangki menuju sejahtera dalam bingkai NKRI," kata Josef.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPKP RI, Dadang Kurnia,Ak.MBA dalam membacakan sambutan tertulis Kepala BPKP ,.Ardan Adiperdana,Ak, MBA, CA mengatakan,BPKP NTT dalam sejarah hadir di NTT pada tahun 1981 sebagai kantor Pengawasan Anggaran Negara Kupang (KPAN) Kupang .

• Bajul Ijo Persebaya Raih Kemenangan Perdana vs Borneo FC Naik Posisi 10 Klasemen, Intip YUK

• 2 Tim Buat Kejutan Merangsek Posisi Lima Besar, Ini Hasil dan Klasemen Liga 1 2019 Pekan Kelima,

• Yuk Kepoin! Perkiraan Cuaca Aktual Penerbangan di Bandara El Tari Kupang

• Intip YUK Kekurangan Persib Bandung saat Imbang Lawan Madura United

"Pada tanggal 30 Mei 1983 berubah nama menjadi BPKP. BPKP adalah
Lembaga pemerintah non departemen dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," kata Dadang.

Dia mengatakan, BPKP dalam tugasnya peduli terhadap aspek akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

"Juga akuntabilitas keuangan dari segi belanja pemerintah dan aset perlu diperhatikan agar dilakukan secara akuntabel dan berkelanjutan," katanya.

Dikatakan, BPKP siap menjadi mitra untuk menjaga akubtabilitas dan pengeloaan keuangan yang baik dan bersih.

Dia mengharapkan dengan gedung ini mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

"Kita berharap seluruh jajaran BPKP miliki semangat dalam menjalankan tugas dalam mengawal akuntabilitas pemerintah di NTT," ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP NTT, Hasoloan Manalu mengatakan, pada awal masa berdirinya BPKP Perwakilan NTT,ditunjang oleh dua unit kantor,yakni gedung A dan B yang dibangun masing-masing Gedung A pada 1982 dan Gedung B dibangun pada tahun 1984.

• Soal Kasus Korupsi Embung Nimasi, Polres TTU Akan Tetapkan Tersangka Secara Bertahap, Yuk Simak!

• Cuaca Dingin Bikin Kulit Kering, Inilah 5 Tips Agar Kulit Tetap Lembab Tak Cepat Keriput

• Maldini Terbang ke Spanyol demi Temui Pemain Cadangan Real Madrid, Begini Ceritanya

"Tugas kami itu mengawal akuntabiltas keuangan di hampir 4000 entitas termasuk 3000 lebih pemerintahan desa. Semua ini dilakukan pengawasan oleh BPKP Perwakilan Ntt termasuk klinik dan konsultasi," kata Manalu.
Dikatakan, dari sisi sumber daya manusia, BPKP Perwakilan NTT memiliki 96 orang auditor dan 22 orang Tata Usaha.

"Dalam rangka pelayanan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana, karena itu kita benahi bangunan ini sehingga diresmikan hari ini," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)