Beasiswa Tidak Dianggarkan, Siflan Curiga Ada Niat Benturkan Masyarakat dengan DPRD Sikka
Siflan Angi mencurigai gelagat terselubung pemerintah Kabupaten Sikka mengumumkan beasiswa kuliah tanpa pembahasan dengan DPRD Sikka
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Adiana Ahmad
lihat foto
Beasiswa Tidak Dianggarkan, Siflan Curiga Ada Niat Benturkan Masyarakat dengan DPRD Sikka
Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Eginius Mo'A
POS-KUPANG.COM | MAUMERE- Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sikka, Siflan Angi, mencurigai gelagat terselubung pemerintah mengumumkan beasiswa kuliah tanpa pembahasan dengan DPRD membenturkan masyarakat dengan DPRD Sikka.
“Seolah-olah ini (beasiswa) ide cemerlang pemerintah lalu tidak didukung oleh DPRD. Omong kosong semua itu,” tegas Siflan Angi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sikka dengan pemerintah, Jumat (21/6/2019) siang.
RDP dipandu Wakil Ketua DPRD, Merison Botu, menjadi ajang bagi DPRD mencerca tim pemerintah dipimpin Sekda, dr.Valens Tupen, bersama Kabag Kesra, Mena da Silva, dan Kabag Humas dan Protokol, Even Edomeko.
• Beasiswa Untuk 380 Calon Mahasiswa Tidak Dianggarkan di APBD Sikka
“Kenapa susah sekali kita ikut aturan. Tidak perlu cari pencitraan, bukan langgar mekanisme. Buruk daerah ini,” imbuh Siflan.
Siflan bersuara lantang menegaskan dampak buruk akan diterima DPRD Sikka di mata masyarakat Sikka. Seolah-olah DPRD tidak berpikir tentang kemaslahatan warga Sikka.
Pendaftaran calon penerima beasiswa merupakan tindakan konyol. Padahal penerima beasiswa yang sudah resmi mengajukan proposal kepada Bagian Kesra Setda Sikka belum dilayani.
“Jangan dibangun alibi baru menyerang DPRD,” tandas Siflan.
• Pemda Ngada Wajibkan ASN Kenakan Tenun Ikat
Anggota DPRD Sikka, Wilfridus Aeng, juga mencurigai indikasi terselubung pemerintah mendaftarkan calon penerima beasiswa pendidikan tinggi tanpa pembahasan dengan DPRD.
“Rakyat dibenturkan dengan DPRD. Pemerintah dan DPRD tidak membahas. Uang beasiswa saja belum tersedia,” tegas Wilfridus Aeng.
Kekecewaan juga dilontarkan anggota DPRD, Fabianus Toa, dari Partai Gerindra dan Philipus Fransiskus dari Fraksi PAN. Mereka menilai pemerintah hendak membenturkan DPRD dengan rakyat dengan ide pemerintah memberikan beasiswa.(*)
